MAKASSAR, Trotoar.id — Tingginya akses masyarakat Sulawesi Selatan terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai.
Di tengah tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai sekitar 94 persen, literasi keuangan masyarakat masih berada di angka 61 persen.
Kesenjangan sekitar 33 persen tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mendorong agar perluasan akses keuangan dibyarengi dengan penguatan edukasi, sehingga masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga mampu memahami manfaat, risiko, serta legalitasnya.
Pesan itu disampaikan Fatmawati saat membuka secara resmi Financial Expo (FIN Expo) Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Atrium Mall Trans Studio Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, FIN Expo 2026 berlangsung selama tiga hari, 2–4 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah daerah.
Fatmawati menilai, persoalan inklusi keuangan tidak cukup diselesaikan dengan memperbanyak akses. Masyarakat juga harus dibekali kemampuan untuk mengenali dan memilih produk keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.
“Mari kita kenali produk keuangan yang legal. Tidak ada lagi masyarakat kita terjebak dengan produk yang ilegal, sehingga membuat masyarakat kita sengsara,” tegas Fatmawati.
Menurutnya, penguatan literasi menjadi semakin penting karena akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus berkembang.
Tanpa pemahaman yang cukup, kemudahan memperoleh layanan keuangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Ini mungkin yang harus kita highlight bersama, bahwa belum paham, belum tahu soal literasi keuangan. Padahal sebenarnya teman-teman dari perbankan ataupun yang memberi akses permodalan ini lebih harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita melek literasi keuangan,” ujarnya.
Fatmawati mengatakan, Pemprov Sulsel mendukung berbagai langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan tersebut.
Salah satunya dengan mendorong industri jasa keuangan agar tidak hanya berorientasi pada perluasan layanan, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ia juga meminta jangkauan layanan keuangan diperluas hingga pelosok daerah. Inovasi produk, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kepada para pelaku industri jasa keuangan, mari terus memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok serta menghadirkan inovasi produk yang inklusif, ramah masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau serta berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” katanya.
Fatmawati menekankan, akses pembiayaan yang mudah dan aman memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Sulsel.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekaligus Ketua FKIJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, memaparkan sejumlah capaian program literasi dan inklusi keuangan di Sulsel.
Sepanjang 2026 hingga triwulan II, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan telah melaksanakan 198 kegiatan literasi keuangan dengan jangkauan mencapai 2.204.391 peserta.
Sasaran kegiatan mencakup pelajar, mahasiswa, ASN, kelompok perempuan, nelayan, petani, UMKM, penyandang disabilitas hingga masyarakat pedesaan.
Dari sisi akses pembiayaan, program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI) telah mencapai plafon Rp1,18 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 34.084 debitur.
Sementara untuk pemberdayaan UMKM melalui klasterisasi, sejak 2022 hingga 2025 telah terbentuk 1.611 klaster, dengan 22.275 debitur dan total plafon kredit mencapai Rp644,46 miliar.
Transformasi digital sektor keuangan juga terus berkembang. Jumlah merchant QRIS di Sulawesi Selatan kini mencapai sekitar 1,5 juta merchant.
Sedangkan program budaya menabung pelajar melalui KEJAR atau One Student One Account (OSOA) telah mencapai 2.187.810 rekening, dengan nominal simpanan sebesar Rp412,38 miliar.
Ketua Panitia FIN Expo BIK 2026 yang juga RCEO BRI Regional Office 15 Makassar, Riza Pahlevi, mengatakan FIN Expo tahun ini menargetkan 25.000 pengunjung.
Sebanyak 28 tenant jasa keuangan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kehadiran tenant tidak hanya menawarkan produk dan layanan, tetapi juga menjadi ruang edukasi, konsultasi, serta interaksi langsung antara industri jasa keuangan dengan masyarakat.
Pembukaan FIN Expo BIK 2026 ditandai secara simbolis dengan peletakan bola takraw di atas topi adat Pasappu.
Prosesi tersebut turut disaksikan Ketua DPRD Sulsel, Dr. drg. Andi Rachmatika Dewi, jajaran pimpinan BI dan LPS, serta para pimpinan perbankan dan lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan.
Melalui FIN Expo 2026, pemerintah dan industri jasa keuangan diharapkan tidak hanya memperluas jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memastikan setiap akses tersebut dibarengi pemahaman yang kuat.
Sebab, inklusi tanpa literasi hanya memperluas akses, sementara literasi tanpa akses tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (*)