MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tidak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi hadir sebagai jembatan yang membuka akses petani terhadap teknologi, permodalan hingga pasar.
Dorongan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra saat mendampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sulsel periode 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (4/10/2026).
Andi Winarno menilai, tantangan petani saat ini tidak hanya berkaitan dengan produksi. Akses terhadap teknologi, modal, pasar dan penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena itu, HKTI diminta memperkuat perannya hingga ke tingkat petani dan menjadi organisasi yang mampu menyerap persoalan sekaligus membantu mencari solusi atas kebutuhan di lapangan.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” kata Andi Winarno.
Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi penting agar petani tidak selamanya berada pada posisi sebagai produsen bahan mentah.
Petani perlu didorong memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha yang mampu mengelola produksi sekaligus melihat peluang ekonomi dari hasil pertanian.
Untuk itu, konsolidasi organisasi HKTI di seluruh daerah diharapkan tidak berhenti pada struktur kepengurusan. Program kerja yang disusun harus mampu menyentuh kebutuhan nyata petani.
“Musyawarah daerah ini hendaknya menjadi momentum untuk menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” ujarnya.
Andi Winarno juga mendorong HKTI Sulsel membangun kolaborasi lebih luas dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong sektor pertanian Sulsel tumbuh lebih maju, mandiri dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan konsolidasi organisasi di daerah harus berjalan beriringan dengan agenda transformasi sektor pertanian.
Karding menyebut, Musyawarah Nasional ke-10 HKTI telah menetapkan lima agenda transformasi pertanian yang menjadi arah kerja organisasi.
Lima agenda tersebut meliputi penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan peran HKTI sebagai organisasi yang solutif.
“Lima agenda transformasi pertanian ini menjadi bagian dari arah kerja HKTI,” kata Karding.
Ia menekankan, penguatan organisasi juga harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi, hilirisasi produk lokal dan peningkatan daya saing hasil pertanian.
Di saat yang sama, keberlanjutan sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga sumber daya alam. Karena itu, agenda perlindungan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi pertanian.
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031 sendiri menjadi bagian dari konsolidasi organisasi HKTI di tingkat daerah. Sejumlah kepengurusan diisi figur kepala daerah, legislator hingga tokoh masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Musda DPD HKTI Sulsel yang dibuka Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding selaku perwakilan DPN HKTI.
Pemprov Sulsel berharap kepengurusan baru HKTI mampu menerjemahkan agenda organisasi menjadi program yang konkret, terutama dalam memperkuat posisi petani agar memiliki akses lebih luas terhadap teknologi, pembiayaan, pasar dan peluang hilirisasi.
Dengan demikian, HKTI diharapkan tidak hanya hadir ketika petani menghadapi persoalan, tetapi menjadi mitra strategis yang ikut membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.