MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.l, mendorong pengembangan kawasan perumahan tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan unit hunian.
Setiap pertumbuhan kawasan permukiman harus sejak awal diikuti perencanaan fasilitas layanan dasar, terutama sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya.
Menurut Munafri, pertumbuhan kawasan hunian tanpa dukungan infrastruktur dasar berpotensi membuat warga harus keluar dari lingkungan tempat tinggalnya hanya untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pesan itu disampaikan Munafri saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).
Musda XV REI Sulsel mengusung tema “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah”. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi pelaku industri properti sekaligus pemerintah dalam membahas arah pengembangan sektor perumahan.
“Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri.
Ia mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di Barombong, Kecamatan Tamalate. Pertumbuhan hunian yang pesat, kata dia, belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan di sekitar kawasan tersebut.
Akibatnya, warga harus bergerak ke kawasan lain untuk mendapatkan akses sekolah.
Kondisi serupa, menurut Munafri, perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan agar pembangunan perumahan tidak menciptakan persoalan baru bagi masyarakat.
Karena itu, Munafri mengajak REI dan pemerintah duduk bersama menyusun rasio pembangunan hunian dengan kebutuhan fasilitas publik.
“Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya.
Bagi Munafri, pola tersebut penting agar pembangunan kawasan tidak berhenti pada penyediaan rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan hunian yang memiliki akses terhadap layanan dasar.
Sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana publik harus menjadi bagian dari ekosistem kawasan sejak awal.
Dorongan itu juga berkaitan dengan kepentingan jangka panjang Kota Makassar. Semakin banyak kawasan perumahan berkembang, semakin besar pula kebutuhan terhadap infrastruktur, transportasi, fasilitas sosial, serta pelayanan publik.
Pemerintah Kota Makassar sendiri terus mendorong penataan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.
Hingga September 2026, Pemkot Makassar mencatat penyerahan PSU dari 221 perumahan, menunjukkan pentingnya keterlibatan pengembang dalam memastikan fasilitas kawasan dapat dikelola dan dimanfaatkan masyarakat.
Di sisi lain, Munafri mengapresiasi kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Makassar. Menurutnya, aktivitas pengembang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga menghasilkan efek ekonomi melalui berbagai aktivitas usaha dan penerimaan daerah.
“REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.
Munafri juga menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar pada triwulan terakhir mencapai 7,04 persen, meningkat dari 6,61 persen.
Ia menilai sektor real estate dan berbagai usaha turunannya ikut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi kota. Angka 7,04 persen tersebut juga disampaikan Munafri dalam pembukaan Musda XV REI Sulsel.
Karena itu, ia berharap Musda REI Sulsel tidak hanya menghasilkan agenda internal organisasi, tetapi juga memperkuat pola kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutup Munafri.
Bagi Pemkot Makassar, percepatan pembangunan hunian dengan konsep terintegrasi menjadi penting agar program penyediaan rumah tidak sekadar mengejar jumlah unit, tetapi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang ditopang fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.