Gerindra Minta PDIP dan PSI Hentikan Interpelasi ke Anies, Eks Politisi PD: Gerindra Kenapa Jadi Benteng Dugaan Korupsi?

JAKARTA – Akhir-akhir ini dikabarkan Partai Gerindra menunjukkan keberpihakannya pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai partai pendukung tentunya seperti itulah sikap yang diambil.

Hal itu terlihat saat Gerindra meminta kepada PDIP dan PSI agar mengurungkan niat untuk melakukan hak interpelasi.

Tak lama kemudian, Eks Politisi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menanggapi dengan suasana yang sedikit menyorot.

Ferdinand mula-mula bertanya mengapa Gerindra menjadi benteng atas dugaan korupsi?

Ia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bernilai triliunan rupiah tetapi tidak jelas, lalu mau diapakan?

Menurutnya, masa iya kasus dugaan korupsi dilupakan saja dan kasus dugaan korupsi terus berlangsung?

“Gerindra knp jadi benteng dugaan korupsi? 

APBD Trilliunan Rupiah tidak jelas lantas mau diapakan? Dilupakan saja dan biarlah korupsi terus berlangsung?,” cuitannya di twitter, Sabtu (21/8).

Ferdinand lalu meminta pada Gerinda agar jangan menjadi pendukung tindakan yang tidak benar, seperti korupsi.

“Gerindra jangan jadi pendukung ketidak benaran dong. Dulu ngamuknya pake kata BOCOR..BOCOR..BOCOR..! Ini jelas bocor koq diam?,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Partai Gerindra mengharapkan agar PDIP dan PSI mengurungkan niatnya untuk menggunakan hak interpelasi.

“Untuk menyoroti atau memprotes kebijakan-kebijakan Pemprov DKI terutama dalam penggunaan anggaran daerah yang dirasa kurang pas atau kurang sesuai, apa gak bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih komunikatif dan kordinatif,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulani, dalam keterangannya, Kamis (20/8/2021).

Namun demikian kata Rani, interpelasi adalah hak yang melekat pada anggota dewan di fraksinya masing-masing

“Jadi kalau pun ada fraksi yang mau melakukan interpelasi ya silahkan saja, asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” ujar dia. (Alam)