Makassar, Trotoar.id — Persoalan parkir liar dan keberadaan juru parkir (jukir) yang tidak tertib masih menjadi keluhan utama masyarakat di Kota Makassar.
Selain memicu praktik pungutan liar (pungli), kondisi tersebut juga kerap menyebabkan kemacetan akibat penggunaan badan dan bahu jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta Perumda Parkir Makassar Raya melakukan langkah terobosan melalui penataan sistem perparkiran yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Perumda Parkir Makassar Raya di Balai Kota Makassar, Senin (15/6/2026).
“Banyak laporan yang masuk terkait parkir liar. Kita ingin ada solusi nyata dengan menghadirkan satu lokasi percontohan penataan parkir,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan kawasan percontohan (pilot project) melalui pembangunan gedung parkir bertingkat (building parkir) yang didukung sistem digitalisasi.
Sejumlah kawasan pusat keramaian seperti Boulevard dan Pengayoman dinilai potensial menjadi lokasi penerapan program tersebut.
Menurut Munafri, persoalan parkir tidak bisa lagi ditangani dengan pola konvensional. Diperlukan pendekatan baru yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan dan praktik parkir liar.
“Lokasi percontohan bisa di kawasan ramai seperti Boulevard atau Pengayoman, dengan konsep gedung parkir dan sistem digital,” jelasnya.
Ia menegaskan, reformasi sektor perparkiran merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kota yang lebih tertib, nyaman, dan modern.
Model pengelolaan parkir ini diharapkan dapat direplikasi di kawasan lain di Makassar.
Pemkot Makassar juga menargetkan pembangunan fasilitas parkir terpusat sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan.
Selain itu, Munafri meminta Perumda Parkir segera melakukan kajian terhadap sejumlah lahan kosong strategis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas parkir terintegrasi.
Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah Jalan Metro Tanjung Bunga, khususnya di sekitar Trans Studio Mall Makassar dan Phinisi Point (PIPO), yang kerap dikeluhkan masyarakat akibat parkir di badan jalan dan aktivitas keluar-masuk kendaraan yang memicu kemacetan.
Menurutnya, lahan kosong di sekitar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama atau penyewaan sebagai langkah awal menghadirkan proyek percontohan.
“Kita perlu solusi realistis. Jika ada lahan yang bisa dimanfaatkan melalui kerja sama atau sewa, itu bisa menjadi langkah awal pembangunan gedung parkir,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, Munafri juga menekankan pentingnya transformasi sistem parkir melalui digitalisasi, termasuk penerapan pembayaran non-tunai dan pengawasan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.
Ia juga meminta Perumda Parkir memperkuat komunikasi kepada masyarakat terkait kondisi perparkiran saat ini serta langkah-langkah pembenahan yang tengah dilakukan.
“Saya berharap Perumda Parkir menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan parkir di Makassar,” tegasnya.
Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada perilaku juru parkir di lapangan. Munafri meminta seluruh jukir agar lebih mengedepankan sikap humanis dan pendekatan persuasif dalam melayani masyarakat.
Ia menyoroti masih adanya praktik penarikan parkir di lokasi yang seharusnya gratis.
“Jangan sampai di tempat yang sudah jelas bertuliskan parkir gratis, masih ada yang meminta bayaran. Ini harus segera dibenahi,” pungkasnya.