Aziz Khawatir Kebijakan Impor Beras Rugikan Petani

 

TROTOAR.ID, MAKASSAR  — Kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melakukan impor beras khusus sebesar 500 ribu ton dikhawatirkan merugikan petani. Langkah pemerintah itu sangat disayangkan.

Pasalnya, stok beras di beberapa daerah produsen, seperti Sulsel, malah sangat melimpah. Kebijakan impor beras menjelang masa panen malah berpotensi membuat harga beras anjlok.

Anggota Komisi II DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar, merupakan salah satu wakil rakyat yang secara tegas menolak kebijakan impor beras. Di tengah kesibukannya sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Sulsel, Aziz tidak pernah melalaikan tugasnya. Hal itu dibuktikan dengan memperjuangkan hak rakyat dalam rapat bersama Kemendag dan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu, 17 Januari.

“Saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai wakil rakyat meski disibukan dengan agenda padat di Sulsel sebagai bakal calon wakil gubernur. Tugas sebagai anggota DPD tidak pernah saya tinggalkan karena ini tentang kepercayaan publik. Nah, soal polemik impor beras itu, sikap saya sangat jelas dan tegas yakni menolak,” kata pasangan Nurdin Halid (NH) ini, Rabu, 17 Januari.

Dalam rapat tersebut, Aziz memaparkan tidak ada alasan mendesak bagi pemerintah untuk melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Toh, persedian beras di daerah produsen masih mencukupi untuk dipasok ke daerah yang mengalami kelangkaan stok. Contohnya, Sulsel yang selalu mengalami surplus beras dapat memenuhi kebutuhan provinsi lain. Terlebih, tidak lama lagi sejumlah daerah di Sulsel akan memasuki masa panen.

Selain tegas menolak kebijakan impor beras, Aziz menyatakan empat pernyataan sikap menanggapi polemik impor beras. Di antaranya yakni meminta pertanggungjawaban Kemendag dan Bulog terkait impor beras; meminta penjelasan Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) atas program cetak sawah dan subsidi pupuk yang toh tetap berujung pada kebijakan impor beras; serta meminta Bulog dapat dikembalikan kepada fungsi dan kewenangannya.

“Saya juga meminta pemerintah menguatkan aturan agar Bulog dapat menyerap beras petani sesuai target,” tutup senator asal Sulsel tiga periode tersebut. (*)