Badko HMI Sulselbar, Menpolhukam Jangan Bikin “Gaduh”

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Himbauan Menteri Politik hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses pengumuman nama calon tersangka dan penyelidikan kasus yang menjerat sejumlah calon kepala daerah menuai protes keras dari sejumlah kalangan

Protes tersebut bukan saja datang dari Gedung Senanyan (DPR-RI) namun protes itu juga datang dari kalangan Mahasiswa yang menilai himbauan Menpolhukam telah pilih kasih dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi.

Bahkan Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko-HMI) Sulselbar, Taufik Husaini menilai, pernyataan Mantan Panglima TNI itu telah melukai hati masyarakat Indonesia dan telah membuat “Gaduh”, yang menginginkan calon kepala daerah yang nantinya terpilih adalah pemimpin yang bersih dan bebas dengan kasus kejahatan Korupsi.

“Pernyataan Wiranto itu sangat melukai hati masyarakat, dan telah membuat “Gaduh” tatanan pemerintahan,  yang benar-benar menginginkan calon pemimpin kepala daerah bersih dan bebas dari kejahatan Korupsi, sehingga kami mendukung KPK untuk mengungkap dan mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan jadi tersangka,” Ungkap Taufik Husaini Ketua Badko HMI Sulselbar.

Mantan presiden mahasiswa Universitas Ismalan Negeri (UIN) Alauddin Makassar, menilai himbanau Menpolhukam menjadi tanda tanya besar, ataukah memang, banyak calon kepala daerah merupakan titipan pemerintah, sehingga meminta KPK untuk menunda pengumuman calon tersangka itu ?

Hal inilah juga kata dia, mencederai komitmen pemerintah dalam mengusut tuntas kasus kejahatan korupsi, yang belakangan diketahui banyak menyeret kepala daeah dalam kasus dugaan Korupsi, termasuk menyeret sejumlah kader partai politik.

“Ini tanda tanya besar, apakah benar pemerintahan saat ini serius mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, atau justru sebaliknya, olehnya itu dia berharap, agar apa yang menjadi himbauan Menpolhukam terhadap KPK dianggap angin lalu saja, dan kami mendorong KPK untuk membongkar dan mengumumkan calon tersangka ke Publik,” tegas Taufik.

Taufik menilai ketakutan Wiranto atas stabilitas keamanan jika ada calon kepala daerah dinyatakan tersangka, sebuah keraguan terhadap aparat keamanan yang lebih awal menyatakan komitmennya siap mengawal dan mengamankan pilkada serentak.

olehnya itu, dirinya berharap agar Presiden Joko Widodo, menegur keras menpolhukam, mengingat salah satu nawacita Presiden Jokowi adalah membrantas kasus korupsi, tanpa pilih kasih, siapa pun itu.