Pernyataan Kadir Halid tersebut ditanggapi politisi PAN yang juga anggota Komisi E Irfan AB. Irfan mengatakan, khusus di Dinas Pendidikan berupa dana gaji untuk honorer itu memang sudah melalui pembahasan. “Itu sudah dibahas sebelumnya,” kata Irfan AB.
“Saya kurang paham apa yang disampaikan oleh Pak Kadir Halid, khusus untuk dinas pendidikan pada saat pembahasan di Rapat Evaluasi sudah clear dan dijelaskan oleh Kadisdik – termasuk anggaran untuk pembayaran tenaga honorer yang menjadi rekomendasi banggar pada saat penetapan APBD 2017 yang lalu. Tak ada masalah,” ujar Irfan.
Tidak sampai di situ, Irfan AB juga mengatakan bahwa Tidak mungkin OPD bisa menambahkan begitu saja tanpa ada pembahasan dan tanpa sepengetahuan TAPD.
“Mungkin yang perlu menjelaskan persialan ini adalah TAPD yang bertindak mengalokasikan anggaran,” tambahnya.
Muhammad Rajab dari Komisi E juga angkat bicara. Dia mengatakan, anggaran yang ada di DPA memang harus masuk di RKA. “Ini harus dilihat dulu,” ujarnya.
Dinas Pendidikan baginya tidak ada masalah. “Memang ada juga OPD lain yang melakukan tindakan tindakan seperti itu,” tambah Rajab. (ris )
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Jamaah haji kelompok terbang (kloter) 1 Embarkasi Ujung Pandang dijadwalkan akan kembali…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Makassar Half Marathon (MHM) 2026 kembali membuktikan diri sebagai salah satu event…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri grand opening HIGAR di…
KENDARI, TROTOAR.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar malam puncak Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026…
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional Sulawesi. Di…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong penerapan gaya hidup sehat sekaligus memperkuat partisipasi…
This website uses cookies.