“Polri dan TNI itu tidak boleh berpolitik, bukan untuk kandidat tertentu. Saya kira sudah ada SOP-SOP yang sudah dibekali untuk mereka,” kata Purnawirawan perwira tinggi Polri itu.
Menurut dia, jika Polri dan TNI tidak dapat menjaga netralitasya di Pilkada akan dapat mengancam jalannya pelaksanaan Pilkada. Tak hanya itu, segala bentuk kecurangan yang terjadi akan membuat Pilkada menjadi tidak berkualitas dan hasil yang didapat tidak sah secara hukum.
“Karena itu kita minta seluruh aparat netral agar Pilkada berkualitas dan legitimate. Intinya pimpinan TNI-Polri hingga tingkat kecamatan harus mengawal dan mengawasi anak buahnya,” ujarnya.
Dia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sungguh-sungguh dalam menggelar Pilkada 2018. Dia ingin KPU-Baswaslu transparan dan adil dalam melaksanakan Pilkada.
Hal yang sama disampaikan Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid. Menurut NH netralitas serta profesionalitas penyelengaraan Pilkada diperlukan guna menciptakan pesta demokrasi yang transparan, jujur dan adil.
“Saya ikut memperkuat imbauan bahwa pemilihan di kotak suara Pilkada yang akan datang, 27 Juni akan datang dan pemilihan selanjutnya ini adalah wujud paling nyata dan paling penting dari demokrasi,” tutur NH.
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri sekaligus membuka Festival Keberkahan Kurban 1447…
BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada…
LUWU, TROTOAR ID — Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Walenrang berlangsung…
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pelaksanaan open house Hari Raya Iduladha…
MAKASSAR, TROTOAR.ID— Keluarga besar PDI Perjuangan Sulawesi Selatan melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dalam…
BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Bulukumba menggelar Salat Iduladha 1447 Hijriah…
This website uses cookies.