TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel menyesalkan hilangnya tunjangan atau intensif bagi guru honorer untuk SMU, SMK dan SLB dalam RKA OPD Dinas Pendidikan.
Bahkan dengan hal itu jelas akan em buat sejumlah guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan akan terkatung-katung bila nantinya DPRD mengesahkan APBD tahun 2019 mendatang.
“Jelas kami di dewan menolak kebijakan menghilangkan intensif bagi guru Honorer, dan Dewan khususnya di Komisi E akan memperjuangkan hak-hak guru honorer yang dihilangkan oleh Pemrov Sulsel,” Jelas M Rajab
Baca Juga :
Menurutnya, komisi E dan sejumlah fraksi akan akan tetap berkomitmen mendorong dan memperjuangkan apa yang telah menjadi hak bagi guru Honorer di Sulsel untuk mendapat insentif.
“Yang jelas DPRD Sulsel, secara khusus Komisi E tetap akan memperjuangkan penganggaran terhadap insentif guru bantu bagi SMA SMK dan SLB. Jumlah mereka kurang lebih 4 ribu orang,” kata Rajab di DPRD Sulsel, Selasa (27/11/2018).
Jubir DPW NasDem Sulsel tersebut, menganggap jika pemrov Sulsel melalui kebijakannya memangkas intensif Guru Honorer bentuk ketidak pedulian pemrov terhadap tenaga pendidik khususnya mereka yang berstatus Honorer
“Artinya, ini terkait dengan pelayanan pendidikan kita di Sulsel yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di tingkat SMA, SMK dan SLB. Karena terkait hak bagi guru bantu yang selama ini sudah mengabdikan diri, kalau mogok, belajar terganggu,” tuutur Rajab.
Lebih lanjut Rajab menjelaskan, secara umum pembahasan Komisi E bersama mitra kerja komisi tidak sejalan sesuai bagian, hal ini mengalami beberapa kendala disebabkan antara lain sebagian besar RKAnya terlambay dimasukkan.
Dalam draf lanjut dia. Dinas Pendidikan Sulsel pada belanja langsung tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar Rp 608. 378. 880.000. Sementara anggaran belanja tahun 2019 belanja langsung sebesar Rp 517.525.677.424.
“Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 90.853.202.576,” katanya.
Rajab meniru ucapan pihak Pemprov Sulsel. Pengurangan alokasi anggaran belanja langsung ini diakibatkan sejumlah kegiatan penting tidak baku diakomodir dalam APBD Dinas Pendidikan tahun 2019.
“Di draf, insentif guru bantu SMA, SMK dan SLB 4000 orang X24 jam X 40 minggu X Rp 10.000, Rp. 38.400. 000. 000,” terang Rajab.
Memang saat ini, sebuah dilema kehidupan tenaga guru honorer yang sungguh berat, ditengah lahan mata pencaharian yang tidak mudah. Bagaimana tidak, honor yang mereka terima perbulan ada yang hanya ratusan.
Rasanya tak dapat mencukupi apa-apa terlebih harus dibebani dengan biaya hidup lainnya, seperti anak, istri, bahkan cicilan rumah atau bayar sewa kontrakan.
Tragis memang, jika melihat wajah para Guru honorer yang berkeluh kesah, murung, sedih, bahkan tak jarang mereka tumpahkan asanya di jalanan. Puluhan tahun mengabdi hanya gigit jari, mendapatkan gaji yang jauh dari angka sejahtera.
Lebih lanjut, mantan Komisioner KPU ini menyebutkan, tugas Guru Honorer sangat berat. Dimana sudah meluangkan waktu dan mengajar bagi siswa, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah provinsi untuk memangkas insentif Guru Honorer.
“Hari ini, di pembahasan tingkat Banggar setelah itu di komisi. Dari Komisi itu kami mengusulkan untuk bukan hanya insentif bagi guru bantu yang non PNS, juga dana operasional cabang dinas,” pungkasnya. (*)
Komentar