NA Harapkan Hadir Birokrasi yang Memudahkan

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Sabtu, 22 Desember 2018 00:40

GUBERNUR SULSEL NURDIN ABDULLAH
GUBERNUR SULSEL NURDIN ABDULLAH
TROTOAR.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA), selain menyampaikan terkait kehidupan pejabat yang harus menyeimbangkan kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Serta menyampaikan harapannya pada kegiatan Jum’at Ibadah pada di Masjid Nurul Amir kantor Gubernur Sulsel, Jumat (21/12).

NA juga menyampaikan anggaran yang dimiliki Sulsel sebesar Rp10 triliun tidak akan memiliki arti jika tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ini presiden menyebutkan, tidak ada apa-apanya anggaran Rp10 triliun jika sektor pelayanan tidak hadir dengan baik. Tolong birokrasi yang memudahkan bukan menyusahkan, kalau kita memberikan edukasi terus. Saya kira itu harapan kita bisa terwujud,” ujarnya.

Baca Juga  Infrastruktur Jalan Kecamatan Biringbulu Segera Diperbaiki

NA juga menyampaikan, fokus programnya dalam 100 hari.

“Untuk kepemimpinan ini, saya ingin sampaikan kepada kita, berbeda dengan fenomena-fenomena yang ada. Kalau kita lihat sehabis pilkada adalah program 100 hari adalah balas dendam dan balas budi, jadi itu yang banyak terjadi. Kalau saya dengan Pak Wakil Gubernur tidak ada,” kata Nurdin Abdullah.

Baca Juga  Gubernur - Wagub Sulsel Makan Malam Bersama Gubernur Ehime

Fokusnya, adalah ingin membangun pondasi yang kuat untuk menjadi pedoman kita, kita bangun sistem.

Dia juga menyampaikan, saya perlu diundang oleh KPK. NA meminta bantuan untuk membuat sebuah rancangan, agar Sulsel dapat dijadikan role model untuk Indonesia terutama dalam pemberantasan korupsi.

KPK menyampaikan harus ada yang diubah di provinsi Sulsel. Bahwa, permasalahan yang ada, 80 persen program yang ada dalam skala kecil. Selain itu, juga penunjukkan langsung atau langsung ditunjuk.

Baca Juga  Dishub Makassar Meriahkan Fertival Rebus

“Ini menjadi perhatian kita dan itu yang harus diubah. Karena ini jadi pantauan mereka, kalau kita cepat berubah inshaallah dan terus didampingi,” sebutnya.

Dia meminta pemangku kepentingan memperhatikan hal ini. Pantauan KPK 80 persen program kecil, tidak dirasakan masyarakat dan rawan terjadi kesalahan.

“Tolong kita sama-sama memberikan perhatian pada penegak hukum. SKPD koordinasi Kejaksaan dengan TP4D, ini tentu menjadi pendamping kita dan kita dorong sistem kita transparan,” ujarnya.(*)

 Komentar

Berita Terbaru
Politik03 November 2026 15:12
Musda Golkar Enrekang Ditunda, Calon Ketua Belum Kantongi Diskresi
MAKASSAR, Trotoar.id — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Enrekang yang dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026) res...
News02 November 2026 23:15
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Berduka, Kehilangan Sahabat Lama Arifuddin Daeng Situju
SIDRAP, Trotoar.id — Kepergian wartawan senior Arifuddin Daeng Situju pada Senin (2/11/2026) malam menyisakan duka mendalam bagi Bupati Sidenreng Ra...
Metro02 November 2026 18:32
Pemprov Sulsel Dukung Penguatan Literasi Keuangan Syariah, PELITA Diluncurkan di Makassar
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai salah satu upaya mempe...
Metro02 November 2026 16:29
Sulsel Jadi Tuan Rumah IIFS 2026, Andi Sudirman Dorong Produk Daerah Tembus Pasar Global
MAKASSAR, Trotoar.id — Sulawesi Selatan mendapat momentum strategis untuk memperluas peran dalam industri halal global. Menjadi tuan rumah Indonesia...