Gubernur Sslsel Nurdin Abdullah dan Ketua DPRD Sulsel Moh. Roem Menandatangani RAPB Tahun 2019 dan]lam Rapat Paripurna Istimewa Malam Tadi
TROTOAR.ID, MAKASSAR –– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel meminta pemerintah untuk menyetop sementara penerimaan Honorer atau pegawai kontrak di lingkup pemerintah Provinsi Sulsel
Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk mebayar gaji honor dan tenaga kontrak yang ada di lingkup pemerintah saat ini.
“Kalau bisa sebaiknya pemerintah menghentikan penerimaan tenaga honorer, mengingat sebabnya anggaran belanja langsung dilingkup pemerintah saat ini, ” Ungkapnya.
Sehingga kata dia pemberhentian sementara penerimaan honor disesuaikan dengan kebutuhan anggaran agar pemerintah tidak kewalahan dalam pengelolaan anggaran.
Lanjut Roem untuk anggaran honor atau gaji PPPK katanya dianggap tidakencukupi anggaran yang telah dialokasikan saat ini di APBD, sehingga katanya anggaran tersebut akan disesuaikan pada anggaran perubahan nantinya.
“Untuk anggaran saat ini tidak mengakomodir anggaran untuk gaji PPPK, sehingga kemungkinan alokasi anggaran untuk PPPK di alika iskan pada anggaran perubahan, “
MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredrik Frans Adolof Marlissa, memimpin…
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan standar operasional prosedur (SOP) terpadu penanganan Orang…
MAKASSAR, Trotoar.id — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, dijadwalkan segera dilantik sebagai…
MAKASSAR, Trotoar.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke…
SELAYAR, Trotoar.id — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kepulauan Selayar,…
MAKASSAR, Trotoar.id — Tim Penggerak PKK Kota Makassar terus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan…
This website uses cookies.