TROTOAR.ID, MAKASSAR — Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid menyebutkan pansus akan memanggil sekitar 30 pihak terkait untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pemrov Sulsel dalam hal ini Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel.
30 pihak yang dipanggil tersebut termasuk sejumlah OPD Komisi ASN dan BAKN dan direktorat kepegawaian kementrian dalam negeri.
“Saat ini sudah ada 30 nama yang akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi di pansus hak angket nantinya,” Kata Kadir Halid
Meski demikian kata dia, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah jika dalam pemeriksaan nantinya ada sejumlah pihak yang disebut dan mengetahui hal yang di tanyakan nantinya pihak pansus.
Lanjut kadir, jika ada kemungkinan jika perwakilan KPK di Sulsel juga akan dimintai klarifikasi perihal ungkapan gubernur Sulsel yang selalu melakukan mutasi berdasarkan rekomendasi KPK.
“Semua nantinya akan dilihat dari perkembangan dan pemeriksaan sejumlah pihak, yang pansus akan bekerja paling lama 60 hari dan akan mengeluarkan rekomendasi terkait pansus gak angket,” Ungkapnya
Bukan itu saja, kadir menjelaskan pihak yang akan dipanggil akan menjelaskan semua persoalan yang dianggap hak angket dilanggar oleh Gubernur sulsel dalam mengambil kebijakan selama memimpin Sulsel.
Diketahui 60 anggota DPRD Sulsel, menyetujui disahkannya hak angket, yang dimana para anggota menganggap jika kepemimpinan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman telah terjadi dualisme kepemimpinan
Temasuk adanya kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang dianggap telah menyalahi perundang-undangan dan sejumlahlah peraturan pemerintah dan Gubernur yang dianggap dilabrak atas kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sulsel (***)
Komentar