Gegara SK 40, Kabiro Hukum Pemrov Sulsel, Jadi Bulan-Bulanan Panitia Hak Angket

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Kepala Biro Hukum dan Ham Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Reza Menjadi Bulan-bulanan Panitia Hak Angket DPRD setelah penjelasan terkait SK Gubernur Sulsel nomor 40 tahun 2003 dipertanyakan oleh sejumlah panitia hak angket DORD Sulsel.

Kepala Biro hukum dan ham yang menjani pemeriksaan kurang lebih tiga jam lamanya dilakukan Panitia hak angket untuk mengorek keterangan asal muasal SK 40 tahun 2003 yang dimunculkan Kabiro hukum dan ham pemrov Sulsel, setelah kisruh pelantikan 193 menjadi konsumsi publik.

Apakah SK tersebut dimunculkan dan mejadi landasan hukum wakil Gubernur Sulsel meneebitkan SK kepada 193 pejabat eselon III dan IV yang kemudian di batalkan atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Namun, Kepala Biro Hukum dan Ham, berdalih jika SK tersebut ditemukan sebelum Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, dan juga tidak ada kaitan dengan kisruh pelantikan pejabat.

Sebab SK yang telah dalauarsa tersebut ditemukan disaat Soni Sumarsono menjabat sebagai pejabat Gubernur Sulsel.

“SK ini kami temukan jauh hari sebelum NA-SS menjabat gubernur, dan ditemukan di jaman Pak Sonny sebagai Gubernur, ” Kata Andi Muhammad Reza

Namun, penjelasan Kabiro Hukum dan Ham yang berbelit-belit, terkait kemunculan SK tersebut, membuat sejumlah panitia hak angket menduga jika SK tersebut muncul saat Wagub akan melakukan pelantikan 193 pejabat

Hingga, panitia hak angket mendalami maksud dan tujuan Kabiro Hukum dan Ham memunculkan SK yang telah dalauarsa tersebut, hingga beranggapan jika Muhammad Reza mengetahui asal muasal kisruh yang terjadi di Pemrov Sulsel

Atas penjelasan tersebut, wakil ketua Pansus hak angket Seller KS Dalle menganggap jika Resa menyembunyikan sesuatu, termasuk mengetahui dasar diterbitkannya SK 193 pejabat.