TROTOAR.ID, MAKASSAR — Panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mencecar sejumlah pertanyaan terkait keterlibatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dianggap sebagai penghambat percepatan serapan anggaran
Bahkan anggota panitia hak angket dari fraksi partai NasDem, Muslimin salam, menilai jika keberadaan TGUPP menjadi penyebab terhambatnya serapan anggaran yang kecil
“TGUPP ini bukannya mempercepat serapan anggaran, malahan menjadi penyebab dari keterlambatan serapan anggaran,” Kata Muslimin Salam.
Muslimin juga menilai jika keberadaan TGUPP dianggap sejumlah OPD sebagai momok yang menakutkan, sehingga berdampak pada minimnya serapan anggaran APBD 2019?
Oleh karena itu politisi NasDem ini menganggap keberadaan TGUPP, tidak ikut membantu pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran, sehingga keberadaan TGUPP perlu dikaji kembali keberadaannya.
Sementara itu, ketua TGUPP tidak keberatan jika lembaga yang dipimpinnya dianggap sebagai penghambat serapan anggaran pemerintah provinsi Sulsel.
Dan apa bila pihak DPRD menginginkan TGUPP untum membubarkan, pihaknya tidak keberatan, mengingat lebagabl yang dipimpinnya adalah lembaga Adhock yang kapan saja dapat di bubarkan
“Kalau memang pihak legislatif menganggap keberadaan TGUPP memperlambat serapan anggaran, silahkan saja kalau ingin dibubarkan, kami siap, ” Kata Yusran ketua TGUPP saat memberi keterangan kepada panitia hak angket.
Selain itu, kata dia, posisi TGUPP bila dianggap sebagai penyebab terhambatnya serapan anggaran, juga meminta maaf, sebab tugas dan fungsi TGUPP cuma mengacu pada tupoksi dari lembaga Adhock yang di bentuk Gubernur Sulsel. (***)
Komentar