Karena Temuan, Kadishub Dicopot, Pansus Hak Angket Tantang NA Bubarkan TGUPP

    0
    110

    TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali “mengamputasi” Pejabat eselon II lantaran dianggap ditemukan sejumlah temuan berdasar dari hasil audit inpesktorat 

    Pejabat yang diamputasi adalah kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel,  Ilyas Iskandar dan kepala seksi, yang kemudian menunjuk Sekretaris dishub Pahlevi Sebagai pelaksana tugas. 

    Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani mengungkapkan jika SK pemberhentian telah diserahkan kepada Ilyas Iskandar pada jumat kemarin. 

    “SK pencopotan telah kita serahkan ke yang bersangkutan (Ilyas Iskandar) dan saya sendiri yang menyerahkannya,’ kata AHG. 

    AHG menganggap pencopotan Ilyas sebagai kepala dinas perhubungan berdasarkan pada SK Gubernur terkait pemberhentian Ilyas Iskandar sebagai Kadis 

    Sementara itu, Pahlevi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, ia mengaku belum melihat SK penunjukannya sebagai Plt Dishub.

    Hanya saja, Pahlevi mengaku telah dihubungi oleh Hayat terkait penunjuk dirinya sebagai Plt Dishub Sulsel.

    “Dia sudah diberitahu, bahwa ada SK penunjukan saya, cuman saya belum lihat karena saya lagi ikut Diklat PIM 3” katanya.

    Namun pemberhentian Ilyas Iskandar yang mengacu dari hasil audit Inspektorat, direspon oleh panitia hak angket, untuk mencopot sejumlah pejabat eselon III dan IV yang tidak sesuai kepangkatan menduduki jabatan serta membubarkan TGUPP yang dianggap tidak memiliki payung hukum dalam menjalankan tugas sebagai pembantu Gubernur 

    “Ini banyak pejabat yang tidak sesuai dengan kepangkatannya menduduki jabatan, serta TGUPP yang tidak atas pembentukannya,” Kata 

    Sehingga panitia hak angket menilai jika keberadaan TGUPP dan Staf Khusus  Gubernur dan Wakil Gubernur, dianggap sebagai penumpang gelap yang menikmati APBD. 

    Sebab dalam pembahasan APBD tahun 2019, tidak ada nomenklatur  untuk menganggarkan kegiatan dan honor dari TGUPP dan Staf Khusus. 

    “Mereka ini penumpang gelap semua,  pembahasan APBD dan nomenklatur pemerintah provinsi tidak satupun pernah dibahas keberadaan TGUPP apalagi honor yang menghabiskan anggaran ratusan juta setiap bulannya, ” Kata Fahruddin Rangga.