Rekomendasi Hak Angket Keluar, NA: Itu Nafsu Politik Belaka

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mulai angkat bicara soal rekomendasi pemakzulan yang dikeluarkan pansus hak angket. 

Dia menganggap apa yang dilakukan pansus hak angket merupakan hal yang terkesan dipaksakan, dan untuk memuaskan nafsu politik belakang. 

Bahkan Nurdin menyebut jika DPR ingin mengganti Gubernur, tidak usah buat hal-hal yang menghebohkan, cukup dengan menyurat saja , DPRD sudah tidak setuju. 

“Kalau mau ganti gubernur tidak usah buat hal yang menghebohkan, , surati saja ‘pak gubernur mundur, DPR sudah tidak setuju’, kan gitu,” ucap Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (16/8/2019).

Nurdin juga menganggap upaya DPRD melakukan pemakzulan, dianggapnya tidak diatur dalam UU yang mengatur mekanismenya melalui pansus hak angket 

“Apa ada sekarang UUD pemakzulan? Itu hanya nafsu politik saja. Jadi jangan kita bekerja ambil semua perannya penegak hukum, ambil perannya eksekutif, ambil perannya jaksa,” ucapnya seperti dikutip. Sulselekspres.com

Nurdin juga menyinggung soal langkah pansus hak angket menggalang donasi untuk membiayai proses sidang hak angket tidak perlu dilakukan, Karena sidang hak angket yang digulirkan DPRD dibiayai oleh APBD, sebab hak angket sudah tertuang dalam aturan dan UU

Diketahui, sebelumnya, Pansus hak angket memasang kotak donasi yang dipajang di depan Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) lantai II Gedung DPRD Sulsel pada 12 Agustus 2019 lalu. Galang donasi itu dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan sidang panitia hak angket.

Sidang hak angket sendiri telah selesai pada Jumat dini hari. Dalam kesimpulan yang dibacakan Ketua Pansus, Kadir Halid mengatakan akan mengusulkan hasil sidang hak angket ke aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Serta mengusulkan dilakukan pemberhentian melalui. Buktikan hukum di Mahkamah Agung terkait sejumlah UU yang dianggap dilanggar mantan bupati bantaeng dia periode. (***)