TROTOAR. ID, MAKASSAR, – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Program Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) yang dilangsungkan di Swiss-Bell Hotel, Rabu (9/10).
Rapat ini juga akan dilaksanakan selama tiga hari (9 sampai 11 Oktober 2019) dengan mengangkat tema Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Penyusunan Laporan Keuangan Serta Pengembangan Pola Kerjasama Kemitraan.
Memulai sambutan, Wagub Sulsel menghaturkan terima kasih atas penunjukkan Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar sebagai tuan rumah Rakor PKP 2019.
Pada rapat ini, Andi Sudirman menjelaskan garis besar kondisi dan situasi terkini di Sulsel. Serta program prioritas tahun pertama pemerintahannya bersama Gubernur Nurdin Abdullah di Sulsel.
“Jadi Salah satu program kami di tahun pertama di kabupaten/kota adalah membangun akses daerah yang terisolir salah satunya adalah Kabupaten Bone, wilayah tersebut merupakan daerah terisolir, kini sudah dapat diakses, hal tersebut dapat terwujud karena adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,” paparnya.
“Kami juga mau Seko juga seperti itu, agar yang tadi ditempuh sampai dua hingga tiga hari, kita mau bagaimana bisa agar dapat ditempuh hanya empat jam saja, dan Alhamdulillah Kementerian PUPR telah memberikan izin dan tentunya sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
Andi Sudirman juga berharap agar Dirjen PKP memberikan masukan atas kondisi kewilayahan di Sulsel saat ini. Guna memaksimalkan pembagunan segala sektor.
Sementara Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Anwar Sanusi menuturkan, bahwa pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan kolaborasi stakeholder agar program menjadi sasaran kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dapat tercapai sesuai target maksimal.
Hadir dalam Rakor tersebut Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Herlina Sulistyorini, Plt Sesditjen PKP Syahrul, dan beberapa Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. (*)
Komentar