Disdukcapildalduk dan KB se Sulsel Bahas Program 2020 di Forum Perangkat Daerah

TROTOAR.ID, MAKASSAR – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk (Disdukcapildalduk) dan KB se Sulsel, kumpul di acara Forum Perangkat Daerah, yang dilaksanakan di Hotel Grand Asia, Senin, 28 Oktober 2019.

Kepala Disdukcapildalduk dan KB Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah dan sarana informasi dalam membangun komitmen, hubungan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh kabupaten/kota, OPD, serta unit kerja provinsi terkait, serta pemerintah pusa. Terutama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pengendalian penduduk dan KB tahun 2020.

“Tujuan kegiatan ini adalah agar tercipta sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah kabupaten kota, serta agar perencanaan program dam kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis,” kata Sukarniaty.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk menampung segala informasi dan masukan dari semua pihak terkait. Terutama dalam hal program prioritas dan visi misi Gubernur Sulsel.

Sementara, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, saat membuka acara, mengapresiasi kegiatan tersebut. Mengingat, pertemuan ini bertujuan untuk mensinergikan antara urusan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk, yang kesemuanya merupakan program strategis dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulsel.

“Produktivitas kinerja atau performance akan lebih baik dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, melalui kegiatan dan program yang inovatif,” ujarnya.

Abdul Hayat berharap, pertemuan ini menghasilkan rumusan untuk pelayanan kependudukan yang efektif dan efisien. Disamping itu, kiranya dukungan SDM yang semakin unggul dengan pengambilan keputusan yang strategis, selalu memihak kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi penting karena akan berimbas ke pelayanan yang lainnya, seperti data pemilih di KPU, pelayanan hak dasar dan lain sebagainya. Karena kesalahan dalam pengumpulan data akan mempengaruhi pengambilan kebijakan,” terangnya.

Penyusunan program dan kegiatan, kata Abdul Hayat, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Ia juga mengharapkan, kegiatan ini menjadi sarana informasi dalam membangun komitmen dan hubungan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh kabupaten/kota, OPD, unit kerja provinsi, pemerintah pusat, serta pihak terkait.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Andi Bayu, melaporkan, peserta kegiatan adalah para sekertaris dan kasubag program perangkat daerah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kasubag program pengendalian penduduk dan KB, serta perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal terkait. Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber antara lain, Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri dan Ditjen Dukcapil Kemendagri. (*)