TROTOAR.ID, MAKASSAR — Perintah akhirnya menyepakati pelaksanaan pilkada tetap digelar pada 9 Desember tahun 2020 sesuai dengan amanah Perpu nomor 2 tahun 2020.
Hal tersebut menjadi poin kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan kementerian dalam negeri dalam rapat kerja bersama yang digelar rabu 27 Mei 2020.
Dalam raker tersebut ada tiga poin yang menjadi kesimpulan bersama antara pemerintah dan DPR RI beserta dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu
Baca Juga :
“Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan
situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B-196/KA. GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi lI DPR RI
bersama Mendagri Rl dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.” Dikutip pada lampiran kesimpulan bersama
Selain itu DPR dan Pemerintah bersama penyelenggara juga menyetujui perubahan PKPU tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal pilkada serentak tahun 2020.
Bahkan Untuk beberapa tahapan penting KPU nantinya akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan tim gugus covid-19 dan tetap berpedoman pada prinsip Demokrasi.
Hingga Komisi II meminta kepada KPU, Bawaslu dan DKPP untuk kembali mengusulkan anggaran tambahan pilkada ke pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Hingga menteri dalam negeri Tito Karnavian menjelaskan jika ada beberapa tahapan harus dilakukan secara online seperti pelantikan PPK, PPS hingga pemuktahiran data pemilih
“Kami sudah membangun hubungan dengan KPU, ada beberapa kegiatan penting yang itu berisiko misalnya pembentukan, pelatihan PPK, PPS ini bisa diakali dengan berjenjang atau virtual. Kalau pelantikan langsung bisa bergelombang, pelantikan terbatas, per kelompok yang bisa jaga jarak,” kata Tito dalam raker virtual bersama Komisi II DPR, Rabu (27/5).
Terlebih, mantan Kapolri itu mengatakan selama penyaluran bantuan sosial virus corona, Kemendagri juga membantu dengan melakukan validasi data sesuai dengan penerima bantuan pemerintah.
Sehingga proses validasi memungkinkan untuk dilakukan karena sudah bergerak mendata penerima bansos.
“Kemudian pemutakhiran data pemilih, door to door, selama COVID ini Kemendagri bantu. Teman-teman di desa dikoordinir Kemendes dan Kemendagri,” tuturnya.
Terlebih, Tito menuturkan pemerintah tengah membuat skenario agar masyarakat Indonesia harus mulai beradaptasi dengan virus corona. Sehingga, pelaksanaan Pilkada diharapkan juga dapat menyesuaikan dengan kondisi wabah pandemi.
“Indonesia membuat kebijakan untuk beradaptasi dengan menyiasati kelebihan dan kelemahan COVID ini untuk mendorong aktivitas masyarakat tetap produktif tapi tetap aman,” tandas dia.
Hingga dikatakan jika proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah lanjut Tito Karnavian, pihaknya akan meniru negara-negara lain yang sukses menggelar Pilkada di saat pandemi.
“Mungkin juga waktu kampanye yang bisa dipadatkan. Dalam pemungutan suara misalnya penambahan bilik. Petugas menggunakan masker dan sarung tangan. Masyarakat juga dibagikan masker dan sarung tangan. Pemungutan bisa diatur perjam karena petugas di TPS sudah kenal dengan pemilihnya, jadi mirip janjian dengan dokter sehingga tidak terjadi penumpukan. Kemudian penghitungan dan hasil pemungutan saya rasa KPU juga sudah punya ide,” akunya. (***)
.
Komentar