Anggaran KPU Membengkak, Komisi A Minta Draf Anggaran Tambahan

TROTOAR.ID,MAKASSAR — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Supratman meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyerahkan draf penambahan anggaran Pilkada Kota Makassar 9 Desember 2020.

Agar besaran anggaran tambah u tim Pilkada ditengah pandemi di bisa dirasionalisasikan dengan kamampuang keuangan daerah, meskipun usulan penambahan anggaran bersifat parsial. 

“Iya kami belum dapat draf usulan penambahan anggaran, kami harap KPU bisa memberi ke kami, agar kami bisa mengkondisikan anggaran hamba dibutuhkan, ” Jelasnya 

Sebab dengan digelarnya Pilkada di tengah pandemi, jelas anggaran tambahan yang dibutuhkan KPU cukup tinggi mengingat KPU wajib menyiapkan APD untuk penyelenggara di tingkat TPS dan PPK. 

Apa lagi dikatakan jika saat ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pembenahan di kota Makassar, seperti pemilihan ekonomi, Pemilihan sektor pendidikan, kesehatan dan sosial yang menurutnya juga membutuhkan anggaran yang besar. 

Sehingga ditegaskan, jika DPRD juga akan merasionalkan usulan KPU, apa lagi KPU mendapat suntikan anggaran melalui APBN sehingga semua akan di sesuaikan dengan kemampuan daerah 

“Kami tidak mau anggaran di berikan ke KPU tapi sektor lain terganggu, makanya kami minta draf usulan penambahaN anggaran yang diusulkan KPU, “Jelasnya 

Sementara Ketua KPU Kota Makassar Farid Widja mengungkapkan jika Usulan anggaran tambahan yang diajukan le pemerintah kota nilai awalnya sebesar Rp 15 Miliar. namun karena ada beberapa item yang dikonversi makan anggaran yang kami minta sebesar Rp 6.5 Miliar 

“Menang kami usulkan ke Pemkot awalnya sebesar Rp 15 Miliar dan kemudian kami cermati, kami cuma butuh Rp 6 miliar, ” Jelasnya 

Dan untuk anggaran APD bagi petugas di TPS nantinya tidak masuk dalam usulan anggaran tambahan ke pemerintah kota Makassar, sebab untuk hal tersebut menjadi kewenangan KPU RI yang nantinya akan mengalokasikan anggaran ke daerah 

Dan untuk kebutuhan APD bagi penyelenGgara diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp25 miliar dan KPU Makassar menunggu keputusan KPU RI untuk alokasi anggaran penyediaan APD. 

“Untuk anggaran APD alokasi anggarannya ada di pusat, dan kami tinggal menunggu keputusan dari KPUbRI, ” Ungkapnya (***)