TROTOAR.ID, MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Selatan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa masalah yang harus diselesaikan
Penghargaan BPK tersebut merupakan penghargaan ke 10 yang diraih Sulsel. Namun penghargaan WTP dengan sejumlah masalah merupakan yang pertama kali diraih Sulsel .
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi – Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa, 7 Juli 2020.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019 dengan beberapa syarat,
Disebutkan ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan berupa sistem Pengendalian Internal yang belum terlalu memadai, pengelolaan uang kas daerah, penggunaan blud dan aset daerah yang belum optimal
Serta realisasi belanja barang dan jasa belum sesuai ketentuan terjadi kelebihan pembayaran atas infrastruktur dan juga pembayaran insentif tidak sesuai ketentuan.
Sehingga Pemerintah Provinsi Sulsel diberi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan
“BPK memberikan penghargaan terhadap WTP kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, Namun BPK juga menemukan beberapa masalah yang terjadi, ” Kata Kepala BPK RI perwakilan Sulsel Wahyu Priono
“Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 telah masuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel, Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Wahyu Priono.
Raihan ini menempatkan Sulsel menjadi Provinsi dengan raihan WTP ke-10 secara berturut-turut.
Komentar