TROTOAR.ID, MAKASSAR — Kepala Bidan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Sulawesi Selatan, menyebutkan PT Bokalis tidak masuk dalam daftar perusahaan yang mengantongi izin penambangan Pasir Laut di Wilayah Super Monde.
hal tersebut diungkapkannya saat Komisi D DPRD Sulsel. Menggelar Rapat dengar pendapat bersama dengan dengan Aliansi Mahasiswa dan masyarakat nelayan pulau Sangkarrang dan unsur Pemerintah dalam hal ini, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber MIneral, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kelautan menemukan fakta baru
Disebutkan dari 25 Perusahaan yang mengajukan Izin penambangan Pasir Laut, tidak pernah ada perusahaan atas nama PT Bokalis mengusulkan izin penambangan atau izin muatan pengangkutan hasil tambang Pasir laut
“Dari sekian banyak perusahaan ya. g mengusulkan izin, PT Bokalis tidak terdaftar sebagai perusahaan perusahaan yang mengantongi izin penambangan pasir laut,” Kata Said kepala Bidang PTSP DPMPTSP
hingga dikatakan untuk perusahaan yang memiliki izin penambangan pasir laut untuk proyek Makassar Newport cuma PT Banteng Lautan Indonesia.
Meskipun dikatakan PT Bokalis adalah perusahaan Subkontraktor dari PT BLI, namun ada izin yang harus di kantongi oleh PT Bokalis yakni izin angkut muatan material tambang
Dan Izin tersebut juga sudah pernah ditanyakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral, namun hingga saat ini Pihak Bokalis belum bisa menunjukkan dokumen yang seharusnya di kantongi
“Memang dia perusahaan yang diperkerjakan oleh PT BLI, Akan tetapi dia juga harus mengantongi izin angkutan muatan material tambang pasir laut yang dikeluarkan Pemerintah, apa lagi dinas ESDM sudah meminta tapi tidak bisa di perlihatkan, ”
Olehnya itu pihaknya meminta kepada PT Banteng Laut Indonesia sebagai pemegang izin penambangan pasir laut di wilayah super monde untuk meminta mitra kerjanya melengkapi dokumen perizinan.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan mengatakan memiliki pandangan berbeda, karena dianggap PT Bokalis adalah perusahaan jasa angkutan material tambang pasir Laut hal tersebut tidak dipersoalkannya.
“Tidak masalah, kan mereka cuma subkon saja, tetapi lazimnya sih harus ada dokumen pendukungnya, ” Kata Jhin Rende
Politisi Partai Golkar tersebut juga meminta kepada Pemerintah dam semua pihak untuk lebih teliti lagi dalam memberikan izin pertambangan pasir laut, utamanya pada dokumen perizinan dan Amdal yang harus dikantongi perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut
“Seharusnya demikian, tetapi kan dia perusahaan subkon, jadi harusnya perusahaan yang memberikan pekerjaan harus teliti dan cepat dalam termasuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan,” Jelasnya (Upi)
Komentar