TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sidang Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam agenda mendengar pandangan umum fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, senin 20 Juli 2020
Sidang PAripurna yang dihadiri 32 Anggota DPRD, dan dihadiri langsung oleh Penjabat Walikota Makassar Rudy Djamaluddin serta unsur pimpinan organisasi perangkat Daerah lingkup pemerintah Kota Makassar.
Dari sembilan fraksi yang membacakan pandangan umumnya mayoritas fraksi meminta agar kiranya OPD bisa lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dengan melakukan terobosan dan upaya upaya yang lebih intens sebagai bagian dari proses evaluasi dalam memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
“OPD lingkup pemerintah kota Makassar harus lebih maksimal lagi, khususnya menghadirkan terobosan dalam upaya yang lebih intens sebagai bagian dari proses evaluasi dalam memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar,”Kata Andi Suharmika dalam membacakan pandangan fraksi partai Golkar.
Dimana dalam paripurna disebutkan capaian Pendapatan Daerah terhadap PAD Kota Makassar yang terealisasi sebesar 81,17 persen dari target, sementara retribusi daerah terealisasi sebesar 51,45 persen dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi Sebesar 48,20 persen.
Bahkan Anton Paul Goni dari Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah kota Makassar untuk lebih maksimal dalam peningkatan PAD kota Makassar. Pasalnya PAD Makassar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
“Kita harus dorongan peningkatan PAD, mengingat PAD makassar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ini harus ada ada optimalisasi perkembangan anggaran,” ucapnya.
Hingga dikatakan jika saat ini kontribusi dari badan usaha milik daerah juga dianggap belum maksimal dalam memberikan kontribusi peningkatan PAD bahkan mengalami penurunan sebesar 50 persen maka dari itu ia berharap ada peninjauan ulang dilakukan..
“kontribusi dari BUMD Kota Makassar tidak optimal karena dibawah 50 persen. Untuk kami minta Pj meninjau ulang BUMD,” kata Astiah juru bicara fraksi PKS.
Komentar