TROTOAR.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar  Sulsel rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD TA 2019), Kamis 6 Agustus 2020

Dalam rapat tersebut, ketua komisi E Rusdin Tabi, yang memimpin rapat berharap agar rapat dilakukan akan menghasilkan hal inovasi kaitan dengan bisa mengatasi permasalahan dihadapi masyarakat.

“Semoga tahun ini dan tahun depan bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” harap politisi Gerindra Sulsel itu.

Pada rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pihak Rumah Sakit dan UPTD yang dikelola Pemprov Sulsel, yakni RS khusus Daerah (Dadi), RS Gigi dan mulut, RS Haji Makassar, RS Labuang Baji, RSIA Pertiwi, RSIA Fatimah, RS Sayang Rakyat, UPTD Pelatihan Kesehatan dan UPTD Transfusi Darah untuk melaporkan realisasi pendapatan di tahun 2019.

Lanjut politisi gerindra, di tahun 2019 ada masalah besar yang terjadi di BPJS, sehingga kesulitan menghimpun dana, akhirnya berdampak pada pihak rumah sakit yang dimana utang BPJS tidak terbayarkan sampai 31 Desember 2019.

“Tapi Alhamdulillah memasuki bulan Januari sampai dengan Juli utang BPJS sudah terbayar. Jadi kita tidak bisa berbuat apa–apa karena pihak BPJS sudah punya uang untuk membayarnya. Tapi alhamdulillah itu tidak menjadi masalah. Harapannya ke depan semoga pihak BPJS bisa lancar terus pembayarannya,” ujarnya.