Ilustrasi oleh FMK.
Makassar, Trotoar.id – Berangkat dari situasi gerakan rakyat Indonesia yang kian memanas akibat dipantik atas lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cilaka) oleh rezim Jokowi-Amin melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5 Oktober 2020 lalu. Hal itu terlihat dari pecahnya aksi massa di banyak daerah di Indonesia.
Akan tetapi, sejauh ini terbaca bahwa situasi gerakan yang lahir hanya atas dasar kemarahan saja lantaran disahkannya omnibus law, sehingga hal itu dilihat sebagai hal yang spontan, makanya perlu dijawab dengan gagasan politik kerakyatan yang tentunya bersumber dari pendiskusian panjang, salah satunya dialog anak muda.
Dari gambaran tersebut sehingga Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK) sebagai oraganisasi yang bervisi kerakyatan berinisiatif menyelenggarakan diskusi via Zoom yang bertema “Membaca Situasi, Membangun Persatuan: Kemana Arah #MosiTidakPercaya?”.
Dalam diskusinya menghadirkan pemantik dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), dan FMK itu sendiri.
Pada kesempatan itu diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia yakni; Probolinggo, Madura, Ternate, Palu, Ambon, Kutai Kartanegara, Bekasi, Jakarta, Kupang, Samarinda, Tangerang, Medan, Lamongan, Papua, Manggarai, Bandung, Banjarmasin, dan Makassar.
Pemantik dari ARB, Rovo-Lusi mengatakan bahwa rakyat butuh pastisipasi langsung sebagai alat untuk mengungkapkan suara dari bawah guna meng-counter wacana negara yang anti–demokrasi.
“Persatuan, solidaritas, partisipasi aktif dan prinsip yang lahir dari rakyat tanpa mengenal jarak pemisah atas perbedaan yang ada, itu salah satu yang dibutuhkan. Sementara gerakan mosi tidak percaya bukan hanya dimaknai untuk membatalkan omnibus law, tapi untuk menyasar hal-hal yang lebih sistemik dari negara untuk membatalkan sistem kerja kapitalisme itu sendiri,” jelasnya, Minggu, (18/10).
Sementara itu, dari KRPI, Bire menuturkan bahwa perjuangan ini masih sederhana, masih pada tahap menarik simpati rakyat masih pada bagaimana menjelaskan situasi dari mana akar masalah krisis dilahirkan.
“Lingkaran kecil yang ada saatnya memasuki kampung-kampung, pabrik-pabrik untuk terus melakukan penyadaran, pendiskusian, penyebaran gagasan, membagikan selebaran, pengorganisiran hingga pengorganisasian untuk memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai langkah kongrit untuk menghantarkan mosi tidak percaya pada kemenangan rakyat,” tandas Bire.
Selain itu, perlu adanya perwujudan situasi demokrasi kerakyatan dalam aliansi-aliansi yang terbangun maupun yang akan terbangun kedepannya sebagai.
“Bahwa perjuangan ini perlu semangat dan prinsip persatuan yang kokoh serta nafas yang panjang, saatnya konsolidasi-konsolidasi umum dilakukan di tengah-tengah rakyat di lapisan terbawah dalam hal ini masyarakat proletariat, sangat mustahil jika hanya melingkar di tataran kelas menengah, borjuis kecil,” pungkasnya.
Hingga pukul 18.33 Wita malam, diskusi tersebut masih berlangsung dengan mengangkat pembacaan serta penjelasan yang timbul di berbagai daerah terkait situasi gerakan, politik, ekonomi, dan sosial.
MAKASSAR, Trotoar.id — Kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan…
MAKASSAR, Trotoar.id — Upaya penataan kota di Makassar tak melulu bergantung pada penertiban pemerintah. Di…
BULUKUMBA, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus memperkuat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.…
MAKASSAR, Trotoar.id — Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai…
SIDRAP, Trotoar.id — Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (Anniversary)…
Walikota .akadsar, Munafri Arifuddin
This website uses cookies.