Tinjau Proyek Bendung Irigasi di Bone, DPRD: Pemindahan Lokasi Proyek Bukan Atas Dasar Teknis

TROTOAR. ID, MAKASSAR — Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan meninjau langsung lokasi pembangunan bendung irigasi lalengrie di Kabupaten Bone 

Namun saat sampai di lokasi, anggota DPRD yang berasal dari Komisi A dan D di kagetkan dengan adanya pemindahan lokasi dari desa Lelengrie ke Duapoccoe, tanpa adanya koordinasi dan alasan teknis yang dilalukan dalam pemindahan lokasi. 

“Kami sudah meninjau lokasi pembangunan bendung Lelengrie, tapi kami dikagetkan, sebab pembangunan bendung irigasi tersebut dipindahkan secara sepihak oleh PUTR, ” Katanya

Sebab dalam, pembahasan penganggaran di banggar, ditegaskan bendungan irigadi di bangun di lokasi dusun Lelengrie bukan duapoccoe 

Sehingga DPRD menilai, PUTR bersama Kontraktor diduga telah melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam pembangunan proyek irigasi tersebut. 

Belum lagi pihak Teknis PUTR tidak dapat menjelaskan secara teknis dilakukan pemindahan, bahkan menyebutkan pemindahan dilakukan lantaran adanya permintaan oknum tertentu 

“Masa pemindahan lokasi pembangunan Bendung irigasi dilakukan bukan berdasar kajian teknis, melainkan cuma karena adanya permintaan oknum-oknum tertentu,” Tegasnya 

Dijelaskan Bendung Irigasi Lelengrie telah dialokasikan menggunakan APBD Sebesar Rp22.4 miliar dan juga mendapat alokasi dana bantuan melalui dana pinjaman sebesar Rp65. 8 miliar. 

Dimana pemindahan lokasi proyek Bendung irigasi juga dianggap tidak masuk akal, sebab lokasi pembangunan proyek Bendung di desa Lelengrie akan memberikan dampak besar bagi masyarakat di dusun Lelengrie karena di dusun tersebut terdapat sejumlah area persawahan dan perkebunan rakyat

Belum lagi masyarakat Lelengrie telah sepakat tidak meminta gantirugi lahan untuk pembangunan Bendung irigasi tersebut  apalagi Lelengrie berada lebih tinggi  ketimbang duapoccoe

Dia pun juga berharap agar persoalan tersebut tidak berdampak pada konsekwensi hukum, sebab bagaimanapun DPRD sebagai lembaga Pengawasan dan penganggaran tidak akan bertanggung jawab jika proyek tersebut (***)