Permendagri Larang Aset Daerah Jadi Jaminan Pinjaman, Pembangunan Twin Tower Disoal Dewan

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sejumlah fraksi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai angkat bicara soal pembangunan gedung Twin Tower yang menggunakan dana pinjaman dengan jaminan aset milik pemerintah provinsi 

Mereka menganggap, pembangunan gedung Kembar berlantai 36 tersebut belum pernah dibahas dalam rapat di DPRD, hingga  para anggota DPRD mengetahui setelah sejumlah pemberitaan di media dan penyampaian langsung Gubernur dalam Rapat Paripurna senin kemarin. 

Hingga sejumlah ketua Fraksi dimintai tanggapan tentang pembangunan gedung kembar tersebut yang menggunakan dana pinjaman dari Badan Usaha Milik negara (BUMN) PT Waskita Karya senilai Rp1.9 triliun 

Meski beberapa Fraksi beranggap pro dan kontra namun beberapa pimpinan dan anggota Fraksi meminta Gubernur untuk melakukan eksposes  mengenai skema pembiayaan dan pelunasan pinjaman yang nilainya cukup besar. 

Ketua Fraksi PAN Syamsuddin Karlos menyatakan jika pihaknya belum bisa berkomentar banyak soal pembangunan yang menggunakan dana pinjaman tersebut, sebelum dirinya melihat kontra kerjasama yang menjadi komitmen antara PT Waskita Karya dan Pemprov Sulsel 

“Kami belum bisa berkata banyak soal itu, sebab kami belum melihat secara detail bagaimana model kerjasama yang dijanjikan antara Pemprov Sulsel melalui Perseroda dengan PT Waskita Karya,” Kata Karlos 

Karlos menyatakan meski menggunakan dana pinjaman dan tidak membebankan APBD namun perlu dikaji secara mendalam apakah hal itu diperbolehkan berdasarkan aturan yang berlaku, baik UU, PP,  dan Peraturan Menteri 

Beda dengan Irwan Hamid Anggota Fraksi PKB, dimana dia menilai jika seharusnya pemprov Sulsel melakukan koordinasi dengan Dewan, sebab berdasarkan PP 19 tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah yang mengatur pola kerjasama pengelolaan aset daerah.