TROTOAR.ID, Jakarta – Tunjangan reses dan biaya sosialisasi Perda di DPRD DKI Jakarta akan dinaikkan sebesar Rp8 Miliar oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI menaikkan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Anwar Razak menilai bahwa kenaikan ini tidak lebih dari akal licik anggota DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan penghasilan mereka di saat tidak ada pantauan publik.
Dan bahkan, menurut Anwar Razak, di saat situasi Jakarta masih dalam darurat pandemi covid-19.
KOPEL menangarai kenapa selama ini pembahasan anggaran itu dilakukan di luar Jakarta, yakni di Hotel Grand Cempaka Cisarua Bogor.
Sambung Anwar, ternyata mereka punya rencana terselubung yaitu menaikkan tunjangan anggota DPRD.
Padahal gaji tunjangan anggota DPRD jelas dalam PP 18 tahun 2017 yang basis hitungannya dari gaji pokok gubernur.
“Jadi bila tunjangan itu naik maka berarti sudah tidak wajar. Mestinya Pemprov bertahan tidak menaikkan dan Kemendagri memberikan koreksi dan tidak justru sama-sama berselingkuh mendukung kenaikan ini,” kata Anwar. Senin, (30/11/2020).
Menurut dia, runjangan reses dan sosialisasi Perda memang tidak detail diatur besarannya dalam PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD.
“Tapi jelas disebutkan bahwa besarannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Jadi jelas di saat sekarang dimana Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta mengalami penurunan drastis dan bahkan mengambil utang pusat untuk Pemulihan Ekonomi maka kenaikan tunjangan tersebut adalah akal licik menguras APBD,” ujarnya.
Seyogyanya di saat sekarang ini, anggaran reses dan biaya-biaya sosialisasi dan perjalanan mestinya mengalami penurunan karena akan lebih banyak dilakukan secara online.
KOPEL Indonesia berharap rencana di koreksi oleh Kemendagri dan meminta eksekutif tidak ikut dalam permainan anggaran DPRD DKI Jakarta.
“Hal ini akan sangat menyakitkan hati warga Jakarta,” tutup Anwar.
(Al/Hms)
Komentar