TROTOAR.ID – Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) menyayangkan sikap gegabah Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin yang menonjobkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Rusmayani Madjid, pada Kamis (4/2).
Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru beranggapan, seharusnya Pj Walikota bijak melihat persoalan tersebut. Jika memang terkait dana hibah, mestinya pemerintah kota transparan.
Menurut pengusaha yang akrab disapa Zul ini mengatakan jangan hanya menyalahkan satu pihak tapi membenarkan pihak lain.
Baca Juga :
“Persoalan ini kan jelas, dana hibah tidak cair karena menurut kabar berhembus, Pj Wali Kota tidak mau tanda tangan. Harusnya Pj Wali Kota yang tanggung jawab,” ungkap Zul kepada trotoar.id, pada Kamis (4/2/2021).
“Sangat disayangkan, apalagi hanya terkait hangusnya dana hibah, saya rasa kurang arif dan bijaksana keputusan [Pj Wali Kota] tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Zul juga meminta Pj Walikota tidak “cuci tangan” dalam menyikapi persoalan ini. Pasalnya, kata dia, dalam kisruh dana hibah pariwisata tersebut bukan hanya Dinas Pariwisata yang tanggung jawab, karena dalam prosesnya juga melibatkan banyak pihak di tubuh Pemkot Makassar.
“Jadi, kalau menurut kami, langkah menonjobkan Kadispar itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Bahkan, bisa saja akan menciptakan kegaduhan di Pemerintahan Kota Makassar,” jelasnya.
Di lain sisi, Zul Menilai kinerja Rusmayani Madjid (disapa Maya) dalam kendalinya mengembangkan pariwisata di Makassar cukup baik. Utamanya terhadap pelaku industri pariwisata.
“Kami bermitra dengan Ibu Maya sebagai Kadispar sudah bertahun-tahun. Kami anggap kinerjanya cukup bagus. Zamannya Danny Pomanto, beliau bagus. Komunikasi dengan pelaku industri pariwisata juga lancar. Makanya harus bijaksana melihat jangan langsung dinonjobkan,” pungkas Zul.
Sebelumnya masalah dana hibah ini telah berlarut cukup dalam, pasalnya dibawa ke parlemen untuk dibicarakan bersama akan tetapi Pj Wali Kota tak hadir di tempat.
“Harusnya saat RDP di DPRD Kota Makassar beberapa waktu lalu, Pj Wali Kota hadir langsung, jangan diwakili supaya bisa mendengar dan menjawab langsung keluhan para pelaku industri pariwisata, melalui mediasi Komisi B. Dalam forum itu kan jelas sudah dipaparkan semua, biar pengusaha dan masyarakat tahu sebenarnya apa permasalahan pembatalan dana hibah tersebut. Jangan saat ada demonstrasi dari pelaku industri baru mau bertindak menyalahkan satu pihak, sementara persoalan dana hibah tsb juga merupakan tanggung jawabnya,” ungkap Zul.
Pihak AUHM berharap agar Dinas Pariwisata bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya telah terjadi di tubuh pemerintahan kota Makassar.
“Kami berharap Dispar bisa mengungkapkan yang sebenarnya, apa persoalannya, jangan diam dan jangan mau disalahkan, mengingat kisruh dana hibah itu melibatkan banyak pihak di tubuh Pemkot Makassar,” tutupnya. (*)
Komentar