TROTOAR.id–Rupanya Si Pelapor Nurdin Abdullah tak tinggal diam, Ia bahkan meminta KPJ mengintensifkan monitoring terhadap penggunaan anggaran bencana dan bantuan sosial (Bansos) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbara).
“Diharapkan KPK lebih intens monitor terhadap anggaran bansos di wilayah Sulselbar,” tugas Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR, kepada trotoar.id, Senin (1/3/2021).
Ia juga menyinggung soal dugaan penyalahgunaan anggaran bansos yang saat ini ditangani oleh Polda Sulsel. Ia meminta KPK dengan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan bila kasus tersebut ada progres.
“Misalnya Bansos Makassar yang ditangani Polda, KPK dengan kewenangan seperti mensupervisi bahkan berwenang mengambil alih manakala kasus tersebut tidak memperlihatkan progres yang nyata dalam perkembangannya,” tuturnya.
Menurutnya KPK berwenang memeriksa penyidik yang menangani kasus Bansos di Sulselbar.
“KPK berwenang memeriksa penyidiknya demi menemukan kebenaran dari suatu proses hukum,” kata aktivis anti korupsi ini.
Komentar