TROTOAR.id—Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto meminta pengawalan Korsupgah KPK untuk mewujudkan pelayanan publik bersih dari indikasi korupsi.
Hal itu disampaikan Danny saat audiens dengan Korsupgah KPK Wilayah IV, di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Rabu (17/3/21).
“Saya rindu bertemu dengan korsupgah, karena kami dalam mengembang tugas ini tentunya seperti sebelumnya dalam lima tahun yang lalu kami bisa menjalankan tugas dengan selamat,” kata Danny.
Di awal kepemimpinannya dengan Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, Danny ingin ada keterlibatan KPK RI dalam membangun pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.
“Saya berharap saya bersama ibu Fatma akan memimpin Kota Makassar, dan kami mau mengakhiri tugas kami dengan selamat sekaligus memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam semua kegiatan-kegiatan yang berjalan,” ujarnya.
Maka di dalam visi misinya, menyangkut reformasi birokrasi terpampang jelas bahwa kepemimpinannya akan menuju pelayan publik bersih dari indikasi korupsi.
“Dulu waktu lima tahun lalu bebas korupsi, tapi yang membedakan periode kedua bebas indikasi korupsi. Dasarnya, indikasi itu mengandung praduga. Saya mau kata-kata praduga itu tidak muncul. Tetapi berdasarkan ukuran SOP yang jelas. Contoh, bagi seluruh pimpinan OPD yang layak melaporkan LHKPN itu wajib,” ucapnya.
Dengan visi ini, dasar awalnya adalah LHKPN. Kalau tidak dilaporkan LHKPN secara benar maka sudah ada menstrea disitu.
Yang membedakan dengan periode sebelumnya, bersih dari indikasi korupsi, “Pertemuan hari ini dengan KPK beda dengan sebelumnya. Hari ini pakai kata indikasi. Karena memang dalam kepemimpinan saya kita harus transparan jadi dari indikasi pun kita harus hindari,” jelasnya.
Sementara, Ketua Korsupgah Sulsel, Niken Ariati mendukung penuh langkah Danny mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.
“Ini kan pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,” sebutnya.
Konsen Niken saat ini ada pada bukti keluaran sertifikat pada aset pemkot. Karenanya, Ia berharap tahun 2021 sertifikat setiap aset harus ada.
“Karena tahun lalu tak ada satupun sertifikat aset pemkot yang keluar, satupun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” pungkas Niken.***
Komentar