DPRD Makassar Minta Warisan Utang Iqbal Suhaeb Ditelusuri Penggunaannya

Awal Febri
Awal Febri

Jumat, 09 April 2021 15:45

Gedung DPRD Kota Makassar, di Jalan AP Pettarani, (trotoar.id).
Gedung DPRD Kota Makassar, di Jalan AP Pettarani, (trotoar.id).

TROTOAR.id – Utang Pemerintah Kota Makassar yang diwariskan oleh Mantan Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb saat menjabat mencapai Rp479 juta lebih. 

Utang tersebut merupakan biaya Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar pada tahun 2019 lalu yang belum dilunasi ke PT Debindo Mega Promo.

Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat menyebut bahwa kalau masalah HUT Kota Makassar itu ada panitianya yang urus dan wali kota meng-acc penggunaan anggarannya.

“Sangat anehlah kalo pemerintah kota masih berutang pada PT Debindo Mega Promo. Dan setiap ada utang yang terjadi di pemerintah kota pada saat itu tentunya tidak terlepas dari siapa yang meng-acc acara tersebut. Sebagai orang yang bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi B dari Fraksi Golkar, Jumat (9/4/2021).

Sebelumnya, Iqbal Suhaeb juga mengatakan bahwa utang tersebut bukan lagi urusannya merlainkan urusan pemerintah yang sekarang. Hal ini ditepis oleh Nurul Hidayat.

“Kalau Iqbal suaib mengatakan kalau ini urusan pejabat yang sekarang. Lha! Dia (Iqbal Suhaeb) kan dulu pejabatnya pada saat acara HUT dilaksanakan, berarti beliau yang bertanggung jawab atas semua pada saat itu, kenapa masalah ini baru mencuat sekarang, jadi perlu diklarifikasi juga penggunaan anggaran HUT kota tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, dari komisi yang sama, Mario David juga mengatakan betul utang itu adalah urusan pemkot.

“Betul, semua utang belanja pemkot merupakan utang belanja pemkot, sebagai lembaga yang kredibel Pemkot harus segera melakukan pembayaran, dan itu pasti,” katanya, Jumat (9/4/2021). 

Namun dalam melakukan pembayaran utang belanja, kata Mario, ada beberapa  prosedur yang harus diselesaikan; yakni, utang belanja diajukan pembayarannya oleh SKPD terkait pengguna anggaran, lalu diverifikasi dahulu oleh badan inspektorat dan dicocokkan dengan temuan atau rekomendasi BPK, “Setelahnya akan diverifikasi lagi di BPKAD Kota Makassar,” tuturnya.

“Kami DPRD Makassar akan mengawasi dan mendorong penyelesaian seluruh utang belanja pemkot. Ini menyangkut wibawa dan kredibilitas pemerintah,” kata Mario. (Antho/Trotoar).

 Komentar

Berita Terbaru
Metro09 Juli 2026 21:11
Sekda Sulsel Apresiasi Komik “Safe Space” Karya Anak 13 Tahun, Angkat Isu Perlindungan Anak dan Keberanian Speak Up
Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memberikan apresiasi terhadap karya komik berjudul Safe Space yang...
Metro09 Juli 2026 21:04
Tender Stadion Untia Rp350 Miliar Bergulir, Appi Pastikan Pembangunan Mulai Tahun Ini
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus memacu realisasi pembangunan Stadion Untia sebagai salah satu proyek strategis daerah. Kini, p...
Metro09 Juli 2026 21:01
Penataan PKL Berbasis Solusi, Appi Siapkan Relokasi, KUR, hingga Pembinaan UMKM
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan bukanlah bentuk penggusuran, melai...
Metro09 Juli 2026 20:57
Sinergi Diskominfo–BPS Bulukumba Perkuat Tata Kelola Data, Dorong Kualitas Statistik Sektoral Lebih Akurat dan Andal
Bulukumba, Trotoar.id – Komitmen memperkuat kualitas data pembangunan terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dinas Komunikasi, Informatik...