TROTOAR.ID, MAKASSAR, – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Mereka diterima oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 April 2021. Rombongan Komisi X berjumlah delapan orang, dengan ketua tim, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, memaparkan progres pembangunan di Sulsel. Salah satunya mendorong pariwisata di Toraja, yang merupakan perpaduan wisata alam dan budaya.
“Ini suatu kesyukuran bagi kami, ini sudah tepat karena Provinsi Sulawesi Selatan adalah hub untuk wilayah Indonesia Timur,” ujarnya.
Terlebih lagi, kata Andi Sudirman, pemerintah pusat telah menggelontorkan Rp 800 miliar untuk pembangunan Bandara Buntu Kunik Toraja.
Bandara Buntu Kunik memiliki landasan pacu sepanjang 2.000 x 30 meter. Namun, saat ini yang efektif digunakan adalah sepanjang 1.700 meter.
Dirinya berharap, landasan pacu bisa lebih diperpanjang, sehingga bisa ada direct flight.
“Sudah ada Bandara Buntu Kunik, dimana sebelumnya jika lewat darat harus menempuh 10 jam, sekarang bisa menempuh kurang dari satu jam lewat udara (pesawat),” ungkapnya.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat maupun dari legislatif yang terus mendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata di Sulsel.
“Terima kasih, ini tidak terlepas dari dorongan Bapak dan Ibu di DPR yang mendukung Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap sinergitas dan kerjasama terus dijaga untuk kita sama-sama membangun yang lebih baik,” tuturnya.
Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyampaikan beberapa informasi mengenai kerja-kerja Komisi X DPR RI.
Komisi ini dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, perguruan tinggi negeri, serta perguruan tinggi swasta.
“Dari sisi legislasi, pada periode tahun 2019-2024, Komisi X DPR RI telah mengajukan 12 Rancangan Undang-undang,” ujarnya.
Di kesempatan itu pula, legislator pusat itu mendengarkan aspirasi dari perwakilan OPD terkait, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir. (*)
Komentar