‘The King of Lip Service’ Dinilai Masih Terlalu Sopan, Ketua BEM STHI Jentera Beri Julukan ‘Jokowi Bapak Oligarki Indonesia’

Awal Febri
Awal Febri

Sabtu, 03 Juli 2021 17:51

Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani (di tengah bawah), dalam diskusi virtual yang digelar oleh ICW pada minggu Jumat kemarin.
Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani (di tengah bawah), dalam diskusi virtual yang digelar oleh ICW pada minggu Jumat kemarin.

TROTOAR.ID, JAKARTA – Dalam sebuah diskusi virtual yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Jokowi The King of Lip Service: Omong Kosong Pemberantasan Korupsi & Penegakan HAM.” 

Hadir berbagai pembicara baik mahasiswa maupun akademisi. Salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (BEM STHI) Jantera Renie Aryandani. Diketahui, Renie adalah seorang aktivis perempuan berdarah bugis Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Renie dengan enteng menyebut The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo terlalu sopan untuk seorang ‘Bapak Oligark’

“Julukan The King of Lip Service terlalu sopan,” katanya dalam sebuah diskusi virtual yang tayang di akun YouTube ICW, Jumat 2 Juli 2021.

Ia menganggap bahwa Jokowi bekerja untuk oligarki bukan bekerja untuk rakyat. Buktinya, kata dia, rezim Jokowi komisi pemberantasan korupsi (KPK) berhasil digulingkan.

Pengabaian atas pelanggaran HAM, kata Renie, seperti penggusuran, perampasan lahan, hingga kerusuhan di Papua oleh Indonesia. “Presiden Jokowi melegalkan segala cara seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan digambarkan adil,” ungkapnya.

Renie bahkan menyebut Jokowi menjadi aktor pelanggar HAM itu sendiri semata-mata untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. “Padahal terdapat penyelundupan hukum di dalam, untuk siapa, ya, untuk oligarki,” kata dia.

Renie mencontohkan bahwa gerakan mahasiswa dan kelompok lainnya dulu menentang Revisi Undang-undang KPK, bahkan sampai memakan korban jiwa. Namun, Jokowi tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan membiarkan Undang-undang KPK itu disahkan.

“Kalau Soekarno adalah Bapak Proklamator, Soeharto adalah Bapak Pembangunan, nggak salah ketika kami kasih julukan Presiden Jokowi sebagai Bapak Oligarki Indonesia,” tegas dia.

Dia menilai Presiden Jokowi punya kepentingan oligarki sehingga gerakan demokrasi dibungkam. 

Renie melihat peristiwa itu terjadi di berbagai sektor, seperti masyarakat adat, buruh, petani, mahasiswa, dan sebagainya. 

Bahkan ketika kelompok tersebut bersuara, seketika itu pula dibungkam dan dibentengi aparat keamanan TNI-Polri.

Renie menyebut, tidak sedikit pihak yang sudah mengingatkan Jokowi atas sejumlah kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki. 

 Komentar

Berita Terbaru
Metro30 Agustus 2026 22:56
Maulid KKDB, Appi Tekankan Pendidikan Adab Harus Dimulai dari Keluarga
MAKASSAR, Trotoar.id— Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya memperkuat pendidikan adab dan karakter anak sejak dari lingkungan ...
Metro30 Agustus 2026 22:52
Resmikan Masjid Maradekaya, Appi Minta Masjid Tak Sekadar Megah tapi Harus Ramai dan Jadi Pusat Pembinaan Warga
MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta Masjid Maradekaya tidak berhenti sebagai bangunan ibadah yang megah, tetapi bena...
Politik30 Agustus 2026 14:03
Nama Diusulkan Jadi Bendahara Golkar Sulsel, Amirullah Serahkan Keputusan ke DPP
MAKASSAR, Trotoar.id — Amirullah Nur Saenong menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait kemungkinan dirinya dipe...
Politik30 Agustus 2026 13:36
NasDem Sulsel Bidik 24 Kursi di Pemilu Mendatang, Kader Nyaleg Lewat Partai Lain Diancam Dipecat
MAKASSAR, Trotoar.id — Partai NasDem Sulawesi Selatan memasang target lebih tinggi untuk pemilu mendatang. Setelah meraih 17 kursi DPRD hasil Pemilu...