Categories: MetroNews

Dewan Sayangkan Pemangkasan Anggaran Kelurahan dan Kecamatan

Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, Rabu (3/2) | trotoar.id

TROTOAR.ID, MAKASSAR – Politisi Partai Golkar Nurul Hidayat merespons pemangkasan anggaran kegiatan kelurahan dan kecamatan untuk membiayai program Makassar Recover.

Hal ini terlihat di mana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar me-refocusing keseluruhan anggaran kelurahan senilai Rp77,7 miliar untuk Makassar Recover, khususnya konsumsi selama 100 hari kerja bagi 15.306 relawan pemkot.

Ditambah lagi pembuatan posko khusus yang disediakan di tiap kelurahan, sebanyak 153.

Anggaran tersebut, diketahui dipangkas dari program fisik kelurahan seperti program paving blok jalan hingga pembangunan drainase kelurahan.

Meski begitu langkah ini dianggap oleh Pemkot Makassar telah sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.

“Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota pasti sudah dipikirkan matang-matang, cuman disayangkan kalau alokasi dana untuk kecamatan dan kelurahan harus dipangkas terus,” kata Anggota Komisi B DPRD Makassar ini, Rabu 14 Juli 2021.

Menurutnya tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk masyarakat bawah ketika anggaran kelurahan dan kecamatan dipotong, “Karena kecamatan dan kelurahan itu segala aktivitas kebutuhannya itu bersentuhan langsung dengan tingkat kebutuhan masyarakat, infrastruktur yang akan dilaksanakan juga kebanyakan masalah drainase yang menjadi permasalahan terbesar warga masyarakat dampak dari musim hujan banjir, yang diakibatkan minimnya drainase,” jelasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah kota sebaiknya merampingkan dinas-dinas, termasuk mengurangi kegiatan sosialisasi yang tidak terlalu mendesak. Apalagi, kata dia, kegiatan kantor selama pandemi tidak berjalan begitu maksimal.

“Kalau perlu, bagian-bagian di perkantoran yang kurang berfungsi di satukan saja diadakan perampingan sub-sub yang ada di SKPD. Biar anggaran belanja daerah juga bisa irit,” kuncinya.

Awal Febri