Andi Ina Pimpin Paripurna, 9 Fraksi Sepakat Pengesahan Perda LKPJ ABPD 2020 Dengan Catatan

Trotoar.id, Makassar — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari memimpin langsung pelaksanaan rapat  paripurna pengesahan Persahabatan Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 

Pada sidang paripurna yang dihadiri langsung Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan sejumlah anggota DPRD Sulsel berjalan lancar,sejumlah Fraksi memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang minimnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan yang buruk 

“Alhamdulillah semua Fraksi menyepakati ranperrda disahkan menjadi Perda meski seluruh fraksi memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi Sulsel,” Kata Andi Ina Kartika Sari 

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ady Nasar menyebutkan salah satu penyebab Sulsel tak mampu meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020, lantaran tata kelola yang semrawut, bahkan pengelolaan keuangan termasuk pemberian dana transfer ke daerah yang tidak berimbang dan dilakukan tanpa persetujuan DPRD

“Kami ingin kedepan Sulsel kembali bisa meraih WTP dan bukan WDP, kami menekankan pemerintah bisa lebih mengatur tata kelola keuangan lebih baik, bukan Amburadul seperti kemarin,” Kata Ady Ansar Ketua Fraksi Partai Nasdem 

Mantan Aktivis HMI ini juga menjelaskan, jika alokasi dana sebesar Rp 300 Miliar dari dana belanja langsung menjadi belanja tidak langsung yang ditransfer ke daerah tanpa persetujuan DPRD merupakan merupakan pelanggaran Perda APBD 2020.

Sehingga kedepan dia berharap hal ini tidak dilakukan, dan segala sesuatu kebijakan keuangan yang akan diambil pemprov Sulsel bisa dikoordinasikan, agar pihak eksekutif dan legislatif bisa mencari solusi terbaik 

“Kedepan kita tidak mau lagi ada hal yang seperti ini kami ingin kebijakan diambil owmoric tentang keuangan dikoordinasikan dengan DPRD, agar apa yang ingin dicapai bersama terwujud,” Jelasnya 

Sementara itu Ketua Fraksi PPP Imam Fauzan AU juga menyampaikan, jika fraksi PPP akan selalu mendukung proses pembangunan di Sulsel. Namun ada hal yang harus dibenahi pemerintah termasuk, sistem pengelolaan keuangan yang mengikut pada program yang dicanangkan pemerintah 

“Seharusnya pengelolaan keuangan diatur sedemikian rupa, jangan uang ikut program, harusnya Program yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” Kata Imam Fauzan 

Ketua Fraksi PKS Sri Rahmi menyampaikan jika selain pengelolaan keuangan yang amburadul, pihaknya juga menemukan adanya alokasi anggaran PEN uang tidak sesuai peruntukannya, bahkan nilainya tidak kecil hingga mencapai ratusan miliar rupiah. 

“Kami menemukan adanya penggunaan dana PEN yang tidak sesuai peruntukannya bahkan nilainya tidak kecil mencapai ratusan miliar, ini harus segera disikapi jangan sampai akan menjadi polemik di belakang hari,” Tegas Sri Rahmi