TROTOAR.ID, SINJAI – Bupati Andi Seto Asapa (ASA) meminta sejumlah pihak untuk bersinergi dan fokus guna mempercepat perbaikan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Sinjai A Muh Idnan, saat ditemui usai Rapat Evaluasi percepatan perbaikan DTKS di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (3/08/21).
Menurut Idnan, Bupati ASA mengharapkan kepada Dinas Sosial, Camat dan Pemerintah Desa, pendamping PKH serta TKSK untuk menyelesaikan semua data yang tidak valid (invalid) ini dalam kurung waktu satu minggu kedepan.
“Dari pemutakhiran data yang kami lakukan masih ada sekitar 5600 jiwa data DTKS yang tidak valid. Ini menjadi penekanan bapak Bupati agar segera diperbaiki dalam waktu sepekan karena beliau tidak ingin ada warga yang tidak mendapatkan bansos hanya karena datanya tidak diperbaiki,” ucapnya.
Olehnya itu, pihaknya bersama dengan Pemerintah Kecamatan, desa termasuk Disdukcapil akan melakukan pendataan secara door to door terhadap data yang tidak valid ini agar tetap masuk dalam DTKS sehingga tetap menerima bansos dari pemerintah.
Andi Idnan melanjutkan bahwa pemutakhiran DTKS seyogyanya telah berakhir sejak tanggal 31 Juli 2021, namun berdasarkan arahan dari Bupati ASA, pihaknya meminta waktu ke Kementerian dan mengajukan persuratan resmi untuk dilakukan perbaikan data DTKS secepatnya.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi seluruh stakeholder terkait, pekan depan semua data yang tidak valid sudah kita perbaiki sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan karena data yang tidak valid dan ini yang menjadi harapan dari pak Bupati,” tuturnya.
Jika perbaikan data ini tidak dilakukan dalam bulan Agustus maka data yang tidak valid ini dihapus oleh Kemensos dan tidak akan menerima lagi bansos yang digulirkan oleh pemerintah selama ini.
Andi Idnan menambahkan dari hasil perbaikan pemutakhiran DTKS yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sulsel, Sinjai masuk dalam kategori tiga besar terbaik dalam hal perbaikan DTKS. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan seluruh pihak dimana sebelumnya data yang tidak valid di Sinjai berjumlah sekitar 12 ribu kemudian turun menjadi 5 ribu lebih. (Al)
Komentar