Gerindra Minta PDIP dan PSI Hentikan Interpelasi ke Anies, Eks Politisi PD: Gerindra Kenapa Jadi Benteng Dugaan Korupsi?

Awal Febri
Awal Febri

Sabtu, 21 Agustus 2021 18:17

Ferdinand Hutahaean. (Ist/int)
Ferdinand Hutahaean. (Ist/int)

JAKARTA – Akhir-akhir ini dikabarkan Partai Gerindra menunjukkan keberpihakannya pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai partai pendukung tentunya seperti itulah sikap yang diambil.

Hal itu terlihat saat Gerindra meminta kepada PDIP dan PSI agar mengurungkan niat untuk melakukan hak interpelasi.

Tak lama kemudian, Eks Politisi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menanggapi dengan suasana yang sedikit menyorot.

Ferdinand mula-mula bertanya mengapa Gerindra menjadi benteng atas dugaan korupsi?

Ia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bernilai triliunan rupiah tetapi tidak jelas, lalu mau diapakan?

Menurutnya, masa iya kasus dugaan korupsi dilupakan saja dan kasus dugaan korupsi terus berlangsung?

“Gerindra knp jadi benteng dugaan korupsi? 

APBD Trilliunan Rupiah tidak jelas lantas mau diapakan? Dilupakan saja dan biarlah korupsi terus berlangsung?,” cuitannya di twitter, Sabtu (21/8).

Ferdinand lalu meminta pada Gerinda agar jangan menjadi pendukung tindakan yang tidak benar, seperti korupsi.

“Gerindra jangan jadi pendukung ketidak benaran dong. Dulu ngamuknya pake kata BOCOR..BOCOR..BOCOR..! Ini jelas bocor koq diam?,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Partai Gerindra mengharapkan agar PDIP dan PSI mengurungkan niatnya untuk menggunakan hak interpelasi.

“Untuk menyoroti atau memprotes kebijakan-kebijakan Pemprov DKI terutama dalam penggunaan anggaran daerah yang dirasa kurang pas atau kurang sesuai, apa gak bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih komunikatif dan kordinatif,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulani, dalam keterangannya, Kamis (20/8/2021).

Namun demikian kata Rani, interpelasi adalah hak yang melekat pada anggota dewan di fraksinya masing-masing

“Jadi kalau pun ada fraksi yang mau melakukan interpelasi ya silahkan saja, asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” ujar dia. (Alam)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah07 Juli 2026 21:32
Diskominfo Bulukumba Monev Website Desa, Dorong Transparansi dan Transformasi Digital
BULUKUMBA, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Melalui Dinas Pembe...
Daerah07 Juli 2026 21:30
Porsenijar PGRI 2026 Ledakkan Ekonomi Sidrap: Rp4,26 Miliar Berputar, Jalanan Lumpuh Diserbu 75 Ribu Pengunjung
SIDRAP, Trotoar.id — Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) PGRI 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tak sekadar sukses sebagai ajang kompe...
Metro07 Juli 2026 16:20
Seleksi Transparan, Pimpinan BAZNAS Makassar 2026–2031 Fokus Digitalisasi dan Penguatan Data
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar periode 2026–2...
Daerah07 Juli 2026 16:16
Bupati Barru Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Raih WTP ke-11 Berturut-turut
Barru, Trotoar.id — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dalam rangka penyampaian Rancanga...