trotoar.id, Jakarta—Salah satu alasan yang mendorong reuni Akbar adalah adanya intrik dari PDIP.
Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa reuni akbar yang bakal digelarnya itu memiliki banyak manfaat dan tujuan.
Salah satu masalah terbesar, kata Novel, karena pancasila mau diganti oleh PDIP lewat RUU HIP, “Itu masalah besar,” tegasnya.
Ini adalah sebuah ancaman menurut Novel, sehingga pihaknya berniat mengambil langkah strategis dengan cara menyerukan, “PDIP harus dibubarkan,” kata Novel.
Selain itu, kata Novel, umat harus bergerak bersama menangkap Harun Masiku, serta “membubarkan PDIP”.
Novel menilai bahwa PDIP merupakan partai terkorup, sehingga Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di Asia.
Selain korup, kata Novel, juga hutangnya menumpuk di mana Indonesia menempati urutan keenam.
“Yaitu tangkap Harun Masiku dan bubarkan PDIP karena partai paling koruptor, sehingga indonesia menjadi terkoruptor nomor tiga di Asia dan negara nomor enam paling banyak hutang,” tegas Novel Bamukmin.
Ia lalu menjelaskan bahwa reuni itu bukan untuk berhura-hura melainkan untuk berjuang menyelamatkan bangsa Indonesia dari persoalan tersebut.
Mengapa perlu diselamatkan? Karena bangsa ini menurut Novel, sedang tidak baik-baik saja ada banyak masalah besar yang tengah mengancam.
“Reuni akbar 212 adalah aksi menyelamatkan bangsa dari masalah besar yang mengancam nasib negara ini,” kata Novel, JPNN, Sabtu (13/11).
Selain itu, kata dia, masalah yang urgen disuarakan adalah persoalan hukum dan keadilan. Ini juga bermasalah menurutnya.
Ia mengurai bahwa masalahnya hukum dan keadilan negeri ini telah menyimpang dari pancasila yakni ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’.
Ketidakberadaban itu, kata dia, salah satunya adalah pembunuhan keji atas enam laskar FPI yang tewas di KM 50 Jakarta-Cikampek.
Di sana, waktu itu kata Novel, para pengikut setia di jalan kebenaran tersebut dibantai. Lalu di samping itu ulama pun dikriminalisasi.
“Laskar dibantai itu perbuatan biadab. Kriminalisasi ulama itu mempertontonkan ketidakadilan,” ujar Novel.
Hal ini dalam rangka menanggapi politikus PDIP Kapitra Ampera yang meminta agar reuni PA 212 itu tidak usah digelar karena masih masa pandemi Covid-19, serta aksi itu tersebut dianggap berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. [LTF/JP]
Komentar