MK Minta Pemerintah dan DPR Lakukan Perbaikan UU Ciptaker

Trotoar.id, Makassar — Mahkamah Konstitusi meminta kepada DPR bersama Pemerintah untuk melakukan sejumlah perbaikannya dalam UU Ciptakan Lapangan Kerja, yang menurut MK UU nomor 11 tahun 2020 tersebut bertentangan dengan UUD 1945

Ketua Mahkamah Konstitusi dalam membacakan putusannya, UU Cipta Lapangan kerja juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. 

“Bertentangan dengan UUD 1945, UI Ciptaker tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI 

Dalam pembacaan putusan Anwar Uang Juga mengatakan jika UU ciptaker masih tetap menjadi aturan sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan dengan tenggang waktu maksimal 2 tahun sejak putusan diucapkan oleh MK

Apabila pembahas melewati tenggang waktu yang diberikan dalam melakukan perbaikannya terhadap UU nomor 11 tahun 2020 tersebut maka, UU Ciptakan Lapangan kerja dianggap inkonstitusional secara permanen 

“Dalam tenggang waktu 2 tahun pembentukan UU tidak dilakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker, khusus pasal yang telah dicabut dan diubah dalam oleh UU Ciptaker dinyatakan kembali berlaku,” Ucaon Anwar Usman 

Selain itu, Hakim MK juga menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Diketahui UU Cipta kerja di gugat ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok Buruh yang mengajukan pembatalan UU nomor 11 Tahun 2020.