Ditemukan 9 ASN Pemkot Makassar Sebagai Penerima PKH

Trotoar.id, Makassar — Pernyataan menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang menyebutkan ada sekitar 31 Ribu ASN di seluruh wilayah Indonesia ikut menerima bantuan sosial pria PKH. 

Sehingga beberapa Daerah langsung mengidentifikasi pihak ASN dan aparatur negara yang ikut menerima program PKH, bahkan di kita Makassar sendiri tercatat sampai saat ini dari hasil identifikasi ada 17 Andi Negara  yang menikmati bantuan sosial program PKH. 

Bahkan di Makassar bukan cuma ASN yang menikmati bantuan sosial tersebut, bahkan ada dari Pihak TNI dan Polri yang juga terdata sebagai penerima bantuan sosial di kota Makassar 

Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar dan selebihnya anggota TNI Polri Aktif yang menerima bantuan tersebut 

“Berdasarkan penelusuran sementara ada 9 ASN ditemukan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, dan 8 orang dari unsur TNI Polri, ” Kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Muhiddin 

Sehingga data tersebut akan ditindak lanjuti, khusus untuk ASN itu menjadi domain pemerintah kita dan untuk TNI Polri akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. 

Namun Muhiddin belum menjelaskan ke 9 Orang ASN tersebut bertugas di OPD mana, yang jelas 9 ASN tersebut tidak diketahui terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. 

Dia juga tidak mengetahui mengapa ke 9 ASN terlibat sebut bis terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, sementara dalam aturan yang berhak menerima bantuan sosial adalah warga miskin atau kurang mampu. 

“Saya tidak tahu mengapa mereka (ASN) itu bisa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH, makanya kita akan telusuri asal muasal mereka bisa terdaftar,” Ucapnya 

Dimana diketahui penerima bantuan Sosial program PKH dilakukan oleh Petugas Kemensos yang melakukan pendataan di masyarakat, sehingga ada dugaan jika petugas perdata DTSK tidak akurat, bahkan ada yang menyebut pendataan penerima bantuan sosial ikut diaminkan oknum pejabat RT/RW, Kelurahan hingga tingkat kecamatan untuk meloloskan kerabat keluarga mereka sebagai penerima manfaat bantuan Sosial