JAKARTA—Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK, Senin (10/1/2022).
Keduanya dilapor oleh Ubedilah Badrun, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Ubedilah menduga Kaesang dan Gibran terlibat dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN dalam sebuah relasi bisnis.
Baca Juga :
“Laporan ini terkait dengan dugaan Tipikor dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan,” kata Ubedilah di Gedung Merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ditanggapi oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) bidang Hukum PKS, Zainudin Paru.
Menurutnya, sudah menjadi kewajiban KPK untuk menindaklanjuti soal adanya laporan tersebut.
Ia berharap, KPK mengedepankan equality before the law atau persamaan di mata hukum.
“Sudah menjadi kewajiban bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan ini,” kata Zainudin kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Menurutnya, KPK harus lebih sigap menindaklanjuti laporan dugaan korupsi terhadap pejabat publik. Entah itu presiden hingga Bupati dan Wali Kota harus sama perlakuan hukumnya.
“Dan semestinya jika ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik apakah itu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota harus lebih sigap sebagaimana kepada tokoh politik lain. Apalagi Pak Jokowi adalah Presiden dan Gibran adalah Wali Kota Solo,” ujarnya.
Terkait laporan yang dibuat oleh Dosen UNJ Ubedillah Badrun tersebut, Zainudin menilai semua warga negara berhak menggunakan haknya. Apalagi jika melihat adanya potensi merugikan masyarakat dan negara.
“Semua anggota masyarakat berhak melaporkan hal yang diduga melanggar etika, kepatutan dan hukum terutama terkait KKN,” tuturnya.
“Asal didasarkan pada bukti yang kuat. Bukan fitnah dan penyebaran kebencian,” sambungnya.
Komentar