HUKUM

Duduk Perkara Proyek Satelit di Kemhan Potensi Rugikan Negara Hampir Rp1 T, Presiden Minta Mahfud Tuntaskan

Awal Nur
Awal Nur

Kamis, 13 Januari 2022 16:58

Menko Polhukam Mahfud MD, / (int/°)
Menko Polhukam Mahfud MD, / (int/°)

JAKARTA—Proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 berpotensi rugikan negara rugi hampir Rp 1 triliun. 

Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat bujur timur.

“Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada,” kata Mahfud Md di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Mahfud mengaku sudah beberapa kali rapat membahas persoalan ini dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Mahfud juga telah melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengaku bahwa presiden memerintahkannya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini.

Mahfud juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).

Ini duduk perkaranya : 


Pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit), milik Avanti Communication Limited (Avanti), pada 6 Desember 2015, meskipun persetujuan penggunaan Slot Orbit 123 derajat BT dari Kominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016. Namun pihak Kemhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT kepada Kominfo.

Pada 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK). Namun PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti tahun 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia. Sedangkan di tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan.

Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani. Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar.

Pihak Navayo yang juga telah menandatangani kontrak dengan Kemhan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance, namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017. Navayo kemudian mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta kepada Kemhan, namun Pemerintah menolak untuk membayar sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura. Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan harus membayar USD 20.901.209,00 kepada Navayo. 

Penulis : Al/Ltf

 Komentar

Berita Terbaru
News10 Agustus 2022 23:11
Sobat Muda Luwu Utara, Ayo Ikuti Lomba Video Kreatif Cegah Stunting
Trotoar.id, Luwu Utara --- Sobat muda kreatif Luwu Utara yang memiliki segudang ide, ayo ikuti Lomba Kreasi Video Cegah Stunting yang dilaksanakan DP3...
Metro10 Agustus 2022 17:26
Hadirkan Shelter Warga di Mariso, DPPPA Makassar Stop Kekerasan Perempuan Dan Anak
Trotoar.id, Makassar -- Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPA) Kota makassar terus mendorong terbentuknya Shelter warga untuk mence...
News10 Agustus 2022 17:13
Diskominfo-SP Sulsel Raih Penghargaan Dari Inspektorat Sulsel
Trotoar.id, Makassar - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) menjadi salah sa...
News10 Agustus 2022 17:10
Pimpin Rakor TPPO, Indah Dorong Peran Desa dan PAUD di Optimalkan
Trotoar.id, Luwu Utara -- Bupati Luwu Utara memimpin langsung pertemuan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan ...