Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ini Pendapat Nurdin Halid

Trotoar.id, Makassar — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyebutkan tidak ada alasan dan regulasi hukum yang membenarkan wacana Pemilu dan pemilu 2024 akan datang 

Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menyukseskan dwi target Pemilu 2024, yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses memilih penerus kepemimpinan hebat Presiden Joko Widodo.

“Saya rasa tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk melakukan penundaan Pemilu. Apa lagi tidak ada masalah force major seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.,” Kata Nurdin Halid 

Namun Nurdin Halid Nilai wacanah politik yang dilontarkan oleh beberapa pihak, sah-sah saja dilakukan, dalam, perspektif Demokrasi. 

Akan tetapi pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi saja,

“Penundaan Pemilu berarti mengingkari demokrasi yang menjadi pilihan para pendiri Bangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan diteguhkan melalui Reformasi ‘berdarah’ 1998,” Katanya 

“Sistem demokrasi kita saat ini memang tbelim sempurna. Namun, itulah sistem terbaik yang ada di dunia saat ini. Karena itu, kita tidak usah merusak sistem yang sudah semakin membaik ini. Kemajuan yang kita alami dalam 24 tahun era Reformasi adalah buah dari demokrasi yang ditandai dengan siklus Pileg, Pilpres, dan Pilkada lima tahunan,” kata Nurdin Halid.

Di sisi lain, Nurdin menyebut data empirik tentang keberhasilan bangsa Indonesia menggelar Pemilu selama era Reformasi, termasuk Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019 serta Pilkada serentak tahun 2018 dan 2020.

“Pemilu serentak Pileg dan Pilpres pertama kali tahun 2019 berjalan baik-baik saja. Meski ada pembelahan di masyarakat, namun semua terkendali. Kita juga sudah teruji menggelar dua kali  Pilkada serentak. Bahkan, kita sukses melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19,” papar Nurdin.

Nurdin Halid juga tidak sependapat dengan kekuatiran terhadap freeze (pembekuan) ekonomi dan ketidakpastian kondisi ekonomi pasca Pemilu. 

Nurdin menilai, Pemilu serentak Februari yang diikuti Pilkada serentak November 2024 justru akan menghidupkan perekonomian nasional. Pesta demokrasi terbesar tahun 2024 akan menyertakan sekitar 50 ribu calon anggota DPRD di 514 kabupaten/kota, DPRD di 34 propinsi, DPR pusat, dan DPD.

Ditambahkan, pagelaran Pilkada serentak 2024 juga akan menggerakkan perekonomian daerah untuk memilih pasangan gubernur-wakil gubernur di 34 provinsi dan pasangan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota di 514 kabupaten/kota.

Nurdin Halid memperkirakan, perputaran uang saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mencapai sekitar Rp 200 triliun. Dana APBN saja untuk biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada  serentak 2024 mencapai Rp 102 triliun, yaitu Rp 76 triliun untuk Pileg dan Pilpres serta Rp 26 triliun untuk Pilkada.

Dalam Munas yang dibuka Menko Bidang pembangunan Ekonomi Dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Nurdin Halid menyebutkan, 

fundamentalnya pelaksanaan demokrasi berpegang teguh pada Konstitusi UUD 1945 maupun UU Pemilu dan Peraturan KPU sebagai produk turunannya. 

Aturan main yang ditetapkan dalam Konstitusi sangat jelas bahwa Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada dilakukan sekali dalam lima tahun.

“Tadi, dalam Sidang Komisi, saya menyampaikan pandangan tentang pentingnya komitmen kebangsaan dalam pelaksanaan demokrasi berdasarkan Konstitusi. UUD 1945 menjadi patokan dasar kita berdemokrasi sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemikiran saya kemudian menjadi salah satu rekomendasi Himpuni kepada pemerintah agar proses politik, khususnya Pileg, Pilpres dan Pilkada harus berpegang teguh terhadap Konstitusi UUD 1945,” ujar Nurdin Halid usai Pembukaan Munas yang mengusung tema “Memperkokoh Konsensus Kebangsaan Menuju Indonesia Berkedaulatan dan Berperadaban.”

Nurdin Halid berpendapat, penundaan Pemilu tanpa alasan kuat dan legal-konstitusional justru berdampak negatif yang luas dalam jangka pandek maupun jangka panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ia juga menyebut, wacana penundaan Pemilu mirip tetapi tak sama dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden beberapa waktu lalu yang mendapat penolakan publik.

“Pemilu itu bagian penting dari sistem kita sebagai negara demokrasi. Sistem demokrasi itu diakui sebagai sistem politik terbaik di dunia dan sudah teruji di berbagai negara di dunia. Yang saya mau katakan, taat asas dan patuh Konstitusi adalah syarat mutlak kita berdemokrasi. Lebih dari itu, Pemilu 2024 justru harus dipandang sebagai tonggak penting yang menjanjikan harapan baru bagi Bangsa ini,” ujar Nurdin Halid yang hadir di Munas II Himpuni sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM).

Pernyataan Nurdin Halid itu menanggapi wacana penundaan Pemilu yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dan KPU telah menetapkan Pileg dan Pilpres serentak digelar pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Konsolidasi Demokrasi dan Transisi Ekonomi

Nurdin Halid membaca wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai ekspresi kekuatiran sekaligus harapan. Kuatir bahwa Pemilu akan mengganggu trend positif pemulihan ekonomi pasca pandemi yang sudah on the track. Ditambah lagi kekuatiran akan potensi keterbelahan masyarakat akibat politik identitas.

Pada saat yang sama, terbesit harapan agar apa yang sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan dan terganggu oleh pandemi dalam 2 tahun terakhir agar tetap terjaga dengan baik. Hasil survei beberapa waktu terakhir tentang kepuasan publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang mencapai 70% seakan memperkuat argumentasi perlunya Pemilu ditunda. Atau, masa jabatan Presiden diperpanjang sampai tiga periode.

“Saya menganggap wacana seperti itu sah saja dalam dinamika demokrasi. Perdebatan isu-isu strategis di ruang publik justru membuat masyarakat bangsa kita semakin matang dan semakin rasional dalam berdemokrasi. Jadi, ini bagian dari konsolidasi demokrasi kita,” kata Nurdin Halid.