IAS Temui Airlangga, Ketua Golkar Sulsel Diujung Tanduk

Trotoar.id, Makassar – Posisi Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe kini mulai di goyang, hingga beberapa pihak menilai jika kursi Ketua Golkar Sulsel tidak akan bertahan hingga pemilu 2024 akan datang 

Apalagi saat ini, elite Partai Golkar di DPP yang berdarah Bugis, merangkul mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) bertemu dengan Ketua Umum partai Golkar, Airlangga Hartarto 

Pertemuan yang diinisiasi Erwin Aksa, Nurdin Halid dan Muhyiddin Said, dan itu sinyalemen jika elit Golkar asal Sulsel sudah tidak nyaman lagi dengan kepemimpinan Taufan Pawe, bahkan akan menjadi ancaman besar bagi Wali kota Parepare di Partai Golkar, 

Menanggapi hal ini, Direktur Mitra Demokrasi Indonesia (MDI), Andi Taufiq Aris (ATA) mengatakan realiitas tersebut boleh saja dianggap sebagai sinyalemen bahwa elite DPP Golkar asal Sulsel sebenarnya sudah kurang sreg dengan kepemimpinan Ketua DPD I Golkar Sulsel, HM Taufan Pawe (TP). 

“Saya melihat ada kebersamaan dalam gerakan (NH, EA, dan Muhiddin-red) tersebut. Target yang senada. Kita tidak menampik bahwa upaya sejumlah elite tersebut muaranya adalah ingin memenangkan Golkar di Pemilu legislatif dan pilpres 2024. Tapi di balik itu, boleh jadi adalah bentuk ketidakpercayaan pada kepemimpinan TP untuk menjalankan segala tugas tersebut,” kata 

Indikator kuat lain para elite asal Sulsel itu sudah tidak sreg pada Taufan Pawe adalah keputusan mereka mengatur IAS segera bertemu Airlangga Hartarto.

 “Padahal kan ketahuan bahwa IAS sendiri saat ini belum sempat melaporkan diri ke Ketua DPD I soal bergabungnya dia ke Golkar, eh malah tiba-tiba melapor ke Ketua Umum. Semua ini pasti punya latar di baliknya,” kata ATA. 

Padahal, melalui sejumlah media, IAS sendiri sudah berulangkali meminta waktu menghadap ke TP, terhitung sejak sehari setelah bergabung Golkar.

 “Sebenarnya, asumsi saya bahwa mereka (NH, EA, dan Muhiddin–red) sudah tidak sreg bisa terbantahkan andai saja mereka melibatkan TP dalam pertemuan dengan Airlangga Hartarto. Tapikan tidak?”. 

Selain itu, lanjut ATA, khusus terkait NH, sejak IAS bergabung Golkar lewat seremonial halal bi halal, memang sudah mengisyaratkan bahwa DPD I Golkar Sulsel banyak masalah. 

“Yang mengejutkan dalam amatan kami, jika hanya NH seorang saja yang merasa tidak sreg dengan kepemimpinan TP, boleh jadi belum begitu mengkhawatirkan. Tapi ketika elite asal Sulsel lain di DPP juga menunjukkan hal senda, percayalah ini bisa menjadi lampu kuning bagi kepemimpinan TP di Sulsel,” tegas ATA. 

ATA menilai, jika dugaan ini benar, maka status kepemimpinan TP sekarang tidak hanya kurang harmonis ke struktur DPD I dan DPD II, tapi juga akan kehilangan pegangan ke atas. 

Setelah hampir sebulan bergabung Golkar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) akhirnya diterima oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, di Kompleks Menteri, Widya Chanda, Jakarta, Rabu malam, 15 Juni 2022. Ada tiga sosok pengatur di balik pertemuan itu. 

Tiga sosok itu semuanya elite DPP Golkar berdarah asli Sulsel. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa (EA), Wakil Ketua Umum Bidang Pratama, HM Nurdin Halid (NH), dan Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Muhiddin M Said. 

Ea, NH, dan Muhiddin yanh mengantar IAS menghadap Ketum Airlangga juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung hampir sejam tersebut. Pertemuan berlima itu berlangsung cair, dimulai sekitar pukul 23.00 Wita sampai menjelang dini hari. 

Sesaat sebelum pertemuan itu berakhir, IAS meminta Airlangga menyampaikan pesan khusus untuk kader Golkar di Sulawesi Selatan. Kepada kader, Airlangga berpesan agar kader Golkar menjaga soliditas. 

“Tentunya kader Golkar harus solid, dan harus bersatu karena koalisipun kita namakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ini tentu harus diawali dengan Golkar sendiri yang harus solid demi memenangkan pileg maupun pilpres 2024 mendatang,” kata Menko Perekonomian tersebut.

Permintaan ini menyiratkan kader Golkar untuk bersama dan kompak. Tidak jalan sendiri-sendiri. Atau mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan partai. (*)