KPK

Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Lili Pintauli dari KPK

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Senin, 11 Juli 2022 14:23

Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Lili Pintauli dari KPK

Trotoar.id, – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar telah mengajukan surat  pengunduran diri sebagai Komisioner KPK kepada Presiden Joko Widodo 

Surat pengunduran diri tersebut telah diterima, dan Presiden Jokowi, dan juga telah menerbitkan dan menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian Lili 

Kabar tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldi Maldini membenarkan Perihal terbitnya Keppres Pemberhentian Lili sebagai Komisioner KPK 

Baca Juga  KPK OTT di Jateng, Sejumlah Pihak di Aman kan 

“Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS,” ujar Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (11/7/2022) dikutip Okezone.id 

Faldo menambahkan, penerbitan keputusan Presiden tentang pemberhentian Lili merupakan bagian dari prosedur administrasi yang diatur dalam UU KPK.

Baca Juga  Ya Dende....KPK Mulai Bidik Penikmat Aliran Dana Korupsi E KTP

“Penerbitan keppres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK,” kata Faldo.

Diketahui saat ini, Lili Sedang menjalani proses sidang etik yang dilakukan oleh Dewan oe gada KPK, setelah diketahui Lili diduga  menerima fasilitas tiket untuk menyaksikan gelar motoGP di Mandalika 

Laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli dilanjutkan ke sidang etik setelah Dewas mengantongi keterangan dari para saksi. Salah satunya, keterangan dari Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati.

Baca Juga  Usai di Tetapkan Tersangka Oleh KPK, SYL Tinggalkan Kediaman Orang Tuanya

Dalam laporannya, Lili diduga menerima tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok dan fasilitas penginapan dari PT Pertamina. 

Tiket dan fasilitas penginapan tersebut merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pimpinan KPK.

Penulis : Upi

 Komentar

Berita Terbaru
Parlemen01 November 2026 17:13
Pengawasan APBD di Wajo, Sufriadi Arif Respons Keluhan Warga soal Pemadaman Listrik
WAJO, Trotoar.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, turun langsung menemui masyarakat dalam agenda Pengawasan Pelaksanaan ...
Metro01 November 2026 15:17
Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat Anti Mager, Gubernur Sulsel dan Kepala OJK Gaungkan Literasi Keuangan Syariah
MAKASSAR, Trotoar.id — Ribuan masyarakat memadati kawasan depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu (1/11/2026), untuk mengikuti kegiata...
Metro01 November 2026 14:46
Buka Liga Lorong XII Barru, Abustan Dorong Pembinaan Sepak Bola Sejak Usia Dini
BARRU, Trotoar.id — Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, mendorong penguatan pembinaan sepak bola sejak usia dini sebagai upaya melahirkan tale...
Politik01 November 2026 14:22
Patarai Amir Jadi Bakal Calon Tunggal Ketua Golkar Maros, Kantongi 14 Dukungan PK
MAROS, Trotoar.id — Peta persaingan menuju kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Maros mulai mengerucut. Patarai Amir resmi diumumkan sebagai b...