Trotoar.id, Makassar – Sebanyak 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat teguran keras dari Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto.
Pasalnya 25 OPD tersebut dianggap tidak mampu memenuhi target realisasi anggaran sebesar 40 persen, apalagi saat ini sudah masuk dalam tahap triwulan ketiga, hingga Danny mengancam akan mencopot jabatannya serta menahan tunjangan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta Tunjangan Penghasilan pegawai (TPP)
Parahnya lagi ada satu dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum yang cuma merealisasikan anggaran APBD Sebesar 4,8 persen yang jauh dari harapan dan target realisasi anggaran sebagaimana komitmen pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan serapan anggaran APBD tahun 2022.
Hingga Walikota Makassar menegaskan akan menahan TPP dan melarang pejabat di Opd tersebut untuk melakukan kunjungan dinas keluar kota,jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan target 40 Persen
“Semua yang tidak memenuhi target realisasi, kita tahan SPPD nya serta tidak akan mengeluarkan izin bepergian keluar daerah, termasuk kita akan menahan TPP nya,” Tegas Danny Pomanto
Sebelumnya Danny menegaskan agar seluruh OPD nya untuk mampu merealisasikan anggaran APBD sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah Kota Makassar.
Menurut Danny, Percepatan realisasi anggaran bagian dari upaya pemerintah untuk menekan inflasi, Sehingga dirinya akan membentuk tim tim percepatan penyerapan anggaran dan pengendalian inflasi.
Selain itu, sasaran kinerja pegawai (SKP) dari Wali kota yang telah diisi pegawai akan dibatalkan. Danny mengaku kini akan mengisi sendiri SKP tersebut sehingga akan menilai secara fair kinerja pegawai.
“Jika saya kasih angka mati (SKP), tidak akan pernah naik pangkat dan jabatannya. Bahkan bisa nonjob. Makanya saya angkat pak Sudirman (mantan Sekda Sidrap) sebagai penasehat untuk menyelidiki ini kenapa penyerapan anggaran rendah,” jelasnya.
Danny berharap agar OPD dapat lebih memaksimalkan progres serapan anggaran di DPRD Makassar. Ini lantaran DPRD Makassar disebut Danny sudah serius mengawal serapan anggaran sementara SKPD sering tak siap saat pembahasan.
“KIta harus melihat, teman-teman di DPRD sudah berupaya agar kita bisa bekerja maksimal, khusus dalam serapan anggaran, selama ini DPRD sangat serius mengawasi kita Namun kitanya yang pura-pura siap,” Tegas Danny
Berdasarkan data, dari BAdan perencanaan pembangunan Daerah Bappeda, 25 OPD yang mendapat rapor merah dari wali kota yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39,99 Persen, Kecamatan Ujung Tanah 38,65 persen, Dinas Kesehatan 38.50 Persen, Dinas Perikanan dan Pertanian 38,16 Persen, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah 38,13 Persen, Dinas Perpustakaan 37,15 Persen.
Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika 36,45 Persen, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 35,98 Persen, Dinas Pariwisata 34,87 Persen, Dinas Perhubungan 34,78 Persen, Badan Pendapatan Daerah 33,81 Persen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33,09 Persen, Dinas Kebudayaan 31,09 Persen, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 30,39 Persen, Dinas Pertanahan 29,36 Persen.
Lanjut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28,07 Persen, Dinas Penataan Ruang 25,81 Persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 25,66 Persen, Dinas Sosial 23,07 Persen, Dinas Lingkungan Hidup 22,22%
Dinas Perdagangan 21,38 Persen, Dinas Ketahanan Pangan 19,61 Persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18,62 Persen, Dinas Pemuda dan Olahraga 12,96 Persen,
dan Dinas Pekerjaan Umum yang cuma merealisasikan anggaran APBD Sebesar 4,83 Persen
Komentar