Trotoar.id, Makassar — Partai Golkar dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada serentak tahun 2024 mendatang memiliki mekanisme yang diatur dalam JUKLAK-3/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari PArtai Golkar
Bahkan berdasarkan pasal 52, DPD Partai Golkar Provinsi melakukan penjaringan minimal 3 nama dan sebanyak banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 angka
Termasuk partai golkar akan melakukan survei terhadap pasangan calon yang telah terjaring dalam proses penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang kemudian hasil survei sebanyak tiga kali sebelum Partai Golkar memutuskan siapa pasangan calon yang diputuskan
“Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 58, akan di survei, kemudian dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, dan dilanjutkan dengan Survei tahap kedua bagi pasangan calon yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam pasal 62,” Ucapnya
Sehingga meski calon yang menduduki jabatan sebagai ketua DPD Provinsi Maupun kabupaten Kota, maka belum menjadi jaminan untuk ditetapkan partai Golkar sebagai calon yang akan diusung pada pilkada nantinya.
lantaran partai Golkar dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan calon kepala daerah sangat ketat dan selektif menentukan pasangan
Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan jabatan ketua partai bukan jaminan untuk diusung pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel maupun Pilkada serentak 2024 mendatang
Karena itu kata Doli Kurnia, DPP meminta para ketua partai untuk fokus dulu memenangkan partai Golkar pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.
Jika memenangi Pileg 2024 lanjut Doli Kurnia, barulah kemudian berpikir mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
“Syaratnya harus menangkan Golkar dulu dan memiliki dukungan masyarakat yang direkam melalui survei, karena percuma jadi calon gubernur kalau masyarakat tidak mendukung, termasuk bagaimana memenangkan Golkar di Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 nantinya,” kata Doli Kurnia di Hotel La Macca, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis 12 Agustus 2021 yang lalu.
Sehingga, tidak mutlak jabatan ketua DPD Golkar di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota bisa berjalan mulus mengendarai partai Golkar ikut berkompetisi pada pilkada serentak 2024 mendatang.
Komentar