Trotoar.id, Makassar – Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, berharap kepada pemerintah kabupaten kota untuk memaksimalkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2023.
Mengingat dari alokasi dana DIPA dan TKDD, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat alokasi anggarans ebesar Rp 52 triliun, dari jumlah tersebut 29 triliun akan dialokasikan ke 24 Kabupaten kota di Sulsel
Anggaran tersebut digunakan untuk mengantisipasi tingkat inflasi yang dapat terjadi pada tahun 2023, mengingat tahun 2023 ancaman resesi dapat saja terjadi jika sektor keuangan daerah tidak stabil
“Kita sekarang diperhadapkan dengan resesi global dunia. Sehingga penekanan bapak Presiden untuk tolong kepada seluruh aware bahwa kita ini dalam situasi bagaimana penanganan inflasi daerah,” tuturnya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.
Pemberian anggaran dikatakan, tentunya menjadi konsen pertama yang paling utama dari bapak Presiden adalah pengendalian inflasi daerah.
Apalagi hal itu menjadi konsep presiden, termasuk konsen pada kebijakan BBI atau Bangga Buatan Indonesia dengan melaksanakan belanja-belanja produk lokal.
Hingga Gubernur berharap agar kiranya program padat karya di tingkatkan, itu bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat daerah , termasuk anggaran dari pusat dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Ingat selain anggaran transfer pusat, pemerintah daerah juga harus fokus pada program padat karya di tingkat desa dan lurah, itu untuk menekan angka pengangguran dan pembukaan lapangan kerja,” tegas Sudirman Sulaiman
Untuk diketahui, dari total belanja negara tahun 2023, Rp 52,77 triliun dialokasikan bagi Provinsi Sulsel yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 23,11 triliun untuk kementerian dan lembaga di Sulsel. Sedangkan alokasi TKD sebesar Rp 29,66 triliun untuk 24 instansi kabupaten/kota, termasuk Pemprov Sulsel.
Alokasi TKD Rp 29,6 T untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 948,64 Miliar (3,20%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 18,42 Triliun (62,10%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 2,45 Triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 5,63 Triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 218,64 Miliar (0,74%), serta Dana Desa sebesar Rp 1, 99 Triliun (6,71%).
Komentar